Forum Kajian Antropologi Indonesia mengundang Saudara/i untuk menghadiri seminar:

KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES VIII/2011

Selasa, 29 November 2011, 08:00 – 13:00

Auditorium Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia – Depok

Meneropong Keindonesiaan dalam Kepapuaan:

Menuju Dialog untuk Memutus Siklus Konflik dan Kekerasan di Papua

Bagaimana [...]]]>

Forum Kajian Antropologi Indonesia mengundang Saudara/i untuk menghadiri seminar:

KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES VIII/2011

Selasa, 29 November 2011, 08:00 – 13:00

Auditorium Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia – Depok

Meneropong Keindonesiaan dalam Kepapuaan:

Menuju Dialog untuk Memutus Siklus Konflik dan Kekerasan di Papua

Bagaimana mengembangkan keindonesiaan yang diterima di Tanah Papua sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas kepapuaan? Bagaimana mengubah wajah Indonesia yang mengancam dan penuh dengan kekerasan menjadi wajah Indonesia yang merangkul dan melindungi?

Berbagai cara untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah sudah ditempuh oleh berbagai lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Namun tegaknya hak-hak warga Papua masih jauh dari terwujud. Antropologi Indonesia melalui perspektif kultural memiliki akar hubungan dengan tanah Papua semenjak Koentjaraningrat membangun jurusan Antropologi di Universitas Cenderawasih. Melalui Koentjaraningrat Memorial LectureS ini kami mengangkat tema tentang Papua sebagai komitmen untuk masa depan Papua yang hanya bisa dicapai lewat jalan dialog bermartabat. Dengan kita membela hak-hak dasar rakyat Papua berarti kita sedang menjalankan konstitusi dan membela rakyat Indonesia.

Keynote Speaker

Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono (Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia)

Pembicara

Dr. Muridan S. Widjojo (FKAI/LIPI) Dialog dan Transformasi Wajah Indonesia

 Dr. Agapitus Dumatubun (FISIP Universitas Cenderawasih) Kontekstualisasi Budaya Dialog Papua

Pdt. Dr. Karel Phil Erari (Dewan Gereja Indonesia) Papua on the Cross Road dan Quo Vadis Papua!

Biaya pengganti makalah dan makan siang Rp 30,000 (umum), Rp 10,000 (Mahasiswa) pada saat acara berlangsung

RSVP:+628128038592, 6281387677913, 628129484957 , yayasan.fkai@gmail.com

Didukung oleh: 

SUSUNAN ACARA

08.30 – 08.55: Registrasi

08.55 – 09.00: MC membuka Acara

09.05 – 09.10: Laporan Ketua Panitia KML VIII/2011

09.15 – 09.20: Sambutan Ketua FKAI

09.25 – 09.30: Sambutan Prof. Dr Bambang Shergi Laksono (Dekan FISIP UI)

09.35 – 09.40: Sambutan Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, MA (Deputi Sekretaris Wakil Presiden RI Bidang Politik)

09.45 – 10:00 : Keynote Speech Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono (Guru Besar Antropologi UI)

10.00 – 10.20: Dr Muridan Widjojo

10.20 – 10.40 : Dr Agapitus Dumatubun

10.40 – 11.00 : Dr Phil Erari

10.00 – 11.50 : Tanya Jawab

11.55 – 12.00: Pembacaan Rumusan

12.05 – 12.10: MC menutup acara, dilanjutkan makan siang dan ramah tamah

Selasa, 29 November 2011, 08.00 – 13.000 WIB

Auditorium Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Depok

Meneropong Keindonesiaan dalam Kepapuaan: Menuju Dialog untuk Memutus Siklus Konflik dan Kekerasan di Papua[1]

Latar Belakang

Di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, penduduk asli Papua [...]]]> KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURE 2011

Selasa, 29 November 2011, 08.00 – 13.000 WIB

Auditorium Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Depok

Meneropong Keindonesiaan dalam Kepapuaan: Menuju Dialog untuk Memutus Siklus Konflik dan Kekerasan di Papua[1]

Latar Belakang

Di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, penduduk asli Papua yang jumlahnya hanya sekitar 2 juta jiwa, dibandingkan 235 juta jiwa penduduk Indonesia, pada umumnya dianggap sebagai bagian minoritas Indonesia. Papua tidak signifikan dalam hitungan pemilihan umum. Terlebih lagi, sebagian besar penduduknya yang beragama Kristen (Protestan dan Katolik) membuat Papua dipandang sebagai bukan bagian dari mayoritas Muslim yang dominan. Secara geografis, Papua terletak jauh dari Jawa, jarak antara Jakarta dan Jayapura sejauh 3764 km. Lebih jauh lagi, perbedaan sosial-budaya Papua sebagai pinggiran dengan Jawa sebagai pusat juga menghasilkan komunikasi politik yang penuh salah-paham. Jakarta dan Jayapura, juga Jakarta dan Manokwari tidak hanya jauh secara geografis tetapi juga secara psiko-politis. Hubungan sosial-politik dengan Papua dirasakan sangat sulit oleh Jakarta.

Kenyataan obyektif tersebut di atas diperburuk oleh kenyataan sejarah bahwa Papua sebagai bagian dari Hindia Belanda di masa kolonial tidak pernah berbagi pengalaman bersama. Penduduk asli Papua tidak terlibat pada momen momen terpenting dalam membangun fondasi keindonesiaan, baik itu Sumpah Pemuda, perjuangan revolusi kemerdekaan maupun paska Proklamasi di dalam mempertahankan kemerdekaan. Penderitaan bersama koloni-yang-sedang-menjadi-Indonesia di masa kolonial tidak dirasakan oleh orang asli Papua. Papua justru mengalami perlakuan sebaliknya dari pemerintah kolonial Belanda.

Pada saat itu pemerintah kolonial menggunakan perbedaan ras dan budaya Melanesia dengan Melayu sebagai pembenaran politis untuk memisahkan Papua dari Hindia Belanda. Penduduk asli Papua yang terdiri dari lebih 250 suku dipersatukan oleh pembentukan identitas dan nasionalisme “Papua” yang terpisah dari identitas bayi Indonesia melalui program sosial dan pendidikan yang intensif. Para elit baru Papua didikan Belanda diberikan perlakuan istimewa dalam hal sosial dan pendidikan. Infrastruktur politik baru yang terpisah dari Indonesia dipersiapkan. Pada awal 1960-an Papua dijanjikan akan menjadi suatu bangsa dan negara baru yang disebut “Papua Barat Merdeka”.

Cikal-bakal negara Papua Barat terlihat dalam manifesto politik pada 1 Desember 1961 yang kemudian dianggap proklamasi kemerdekaan oleh orang asli Papua pro-merdeka. Proses politik yang disponsori oleh Belanda tersebut berhasil dihentikan oleh Presiden Soekarno. Perjanjian New York 1962 antara Indonesia dan Belanda di bawah tekanan politik AS, lalu penyerahan Papua oleh UNTEA kepada Republik Indonesia dari tangan Belanda pada 1963, menandai keberhasilan diplomasi Indonesia di bawah Soekarno untuk menggenapkan konsep Indonesia yang berpatokan pada wilayah Hindia Belanda yakni terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pada 1969 Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) melegitimasi integrasi Papua ke dalam Indonesia. Hasil Pepera dikukuhkan dengan Resolusi PBB … bahwa Papua menjadi bagian yang sah dari Republik Indonesia.

Sayangnya, proses politik yang merupakan kemenangan Indonesia itu dipandang oleh para pemimpin Papua pada masa itu telah menempatkan pemimpin Papua di luar pertarungan antara negara besar. Hal ini membuat para elite Papua melakukan perlawanan. Berbagai negosiasi pasca 1949, terutama Perjanjian Roma, Perjanjian New York, penyerahan oleh UNTEA, hingga Pepera dianggap mengabaikan suara pemimpin Papua, atau bahkan mengkhianati aspirasi murni rakyat Papua. Bahkan pada saat Pepera, pemerintah Indonesia dituduh telah menggunakan kekerasan oleh militer untuk memenangi Pepera bagi Indonesia.

Pada 1965 bekas kelompok paramiliter yang pernah dilatih Belanda melakukan perlawanan bersenjata pertama kali melawan pemerintah Indonesia. Secara fisik kelompok pertama ini memang dapat ditumpas oleh ABRI namun perlawanan terus bermunculan kemudian di sejumlah daerah yang berbeda di Papua meskipun dalam jumlah yang tidak signifikan secara politik. Akibat lebih jauh, gerakan perlawanan yang disebut “separatisme” itu menjadi target operasi militer selama bertahun-tahun sejak akhir dasawarsa 1960-an hingga hari ini.  Pada 2009, di dalam buku Papua Road Map, tim Papua LIPI (Widjojo et.al., 2009) menyimpulkan bahwa 46 tahun konflik Papua yang tak terpecahkan, telah membuat hulu dan hilir konflik Papua berkelindan semakin rumit sehingga menciptakan siklus konflik dan kekerasan yang sangat sulit diputuskan.

Meskipun masalahnya semakin rumit, tim LIPI menyederhanakannya menjadi empat akar masalah Papua. Akar masalah pertama dan utama adalah masalah kontradiksi pemahaman sejarah dan konstruksi identitas serta status politik orang asli Papua di dalam Indonesia. Kedua, adalah adanya masalah kekerasan politik, terutama oleh aparat negara, yang diduga telah mengakibatkan pelanggaran HAM. Ketiga, konflik memberikan pengalaman marjinalisasi serta efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, politik, dan migrasi massal ke Papua sejak 1970. Keempat adalah kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Pada titik ini telah tercipta tembok politik yang memisahkan antara pemerintah dengan penduduk asli Papua yang masih mempersoalkan keindonesiaan di dalam kepapuaan mereka. Mereka tidak  dapat merasakan dirinya sebagai bagian dari keindonesiaan yang dibangun bersama.

Singkatnya, di satu sisi, di mata orang asli Papua, keindonesiaan masih sebagai sesuatu yang lian dan mengancam. Keindonesiaan di Papua hadir dalam bentuk pos militer dan sejarah kekerasan negara yang tak kunjung berakhir. Keindonesiaan direpresentasi dalam bentuk sekolah-sekolah bermutu rendah karena kekurangan guru dan fasilitas serta puskesmas hampir kosong tanpa dokter atau paramedis lainnya. Keindonesiaan menampakkan mukanya dalam bentuk korupsi yang semakin memiskinkan rakyat Papua. Keindonesiaan pada sisi ekstrimnya dipahami sebagai eksploitasi dan penjajahan yang merupakan pengalaman traumatik terburuk Papua sepanjang hidupnya. Keindonesiaan dianggap sebagai antitesis dari ideal kepapuaan yang dimimpikan oleh banyak orang asli Papua.

Di sisi lainnya, di mata pemerintah, terutama pusat, Papua adalah minoritas tidak penting dan tidak mengancam secara nyata keindonesiaan. Papua itu sangat jauh dan dapat disembunyikan seperti halaman belakang rumah yang dibiarkan kotor. Penduduknya dianggap masih miskin dan terbelakang. Dalam aras tertentu, penduduk asli Papua dianggap masih primitif dan bodoh. Lapisan kecil kelas menengah dan pemimpinnya yang kritis dianggap tidak dapat dipercaya, hanya mampu membuat dinamika dan kegaduhan politik  dengan orientasi yang bersifat mengjntungkan secara personal dan mudah dikooptasi. Segala resistensi dan sikap kritis terhadap Jakarta secara sederhana dijawab dengan memberikan label keras separatis. Sikap Jakarta semacam ini benar-benar memperluas resistensi sikap antipati di kalangan pemimpin Papua, terutama mereka yang berjuang secara diplomasi damai dalam merealisasikan Papua Tanah damai.

Terlalu sedikit berbagai kelompok strategis Indonesia yang benar-benar prihatin dan sungguh-sungguh ingin mengetahui mengapa warga negara Indonesia yang asli Papua tidak merasa menjadi bagian dari Indonesia dan menuntut pemisahan diri dari Republik Indonesia. Konflik Papua yang tak kunjung terpecahkan ini masih dianggap sebagai bagian kecil Indonesia yang dapat disembunyikan. Kunjungan peneliti dan wartawan asing secara ketat dibatasi agar halaman belakang kotor Indonesia tidak diketahui oleh pihak asing. Alih-alih melihat persoalan akar masalah secara jujur, pemerintah juga berusaha menyangkal masalah fondasi politik yang rapuh dan disimplifikasikan selalu menganggap akar masalahnya hanyalah kesejahteraan atau persoalan ekonomi semata.

Saat ini Papua selalu menjadi perhatian internasional. Kegagalan pelaksanaan UU 21/2001 tentang Otonomi khusus Papua, menuai resistensi yang sangat kuat dari rakyat Papua.  Pengalaman kegagalan Otonomi Khusus membuat rakyat Papua khususnya mereka yang berasal dari generasi muda semakin resisten terhadap kebijakan-kebijakan yang dikemukakan oleh Pemerintah Pusat.

Permasalahan penembakan dan kekerasan yang memakan banyak korban jiwa dan selalu muncul berulang  pada momen momen politis. Dilema kelompok bersenjata TPN/OPM maupun kelompok-kelompok pro-kemerdekaan yang menempuh diplomasi jalan damai dalam usaha kemerdekaan Papua menjadi sorotan masyarakat internasional. Bahkan tindakan  yang menyangkut penempatan 16000 personil polri danTNI selalu menjadi perhatian internasional, terutama AS, Australia dan Inggris.

Beberapa waktu yang lalu Menlu AS Hillary Clinton bahkan mendesak pemerintah RI melalui Menlu Marty Natalegawa untuk melakukan dialog terbuka dengan perwakilan rakyat Papua, melaksanakan UU Otsus dengan sungguh-sungguh, dan menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Bahkan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon menyatakan kontroversi atas pro-kontra mengenai Papua dapat digulirkan dalam ruang Komite dekolonialisasi di Sidang Umum PBB serta komitmennya untuk menegakan Hak Asasi Manusia.

Dalam suasana yang tegang ini sikap pemerintah sangat tertutup seperti yang dikatakan oleh Menteri Natalegawa bahwa Indonesia tidak membutuhkan pihak asing untuk menyelesaikan masalah-masalah Papua namun ironisnya semenjak Otonomi Khusus gagal Pemerintah sama sekali tidak  bertindak apapun memberikan jawaban solusi terhadap problematika di Papua hari ini.

Para Pembicara 

 Keynote Speaker Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono (Guru Besar Antropologi UI)

Pembicara I Dr. Muridan S. Widjojo (FKAI, Politik Lokal LIPI)

Dialog dan Transformasi Wajah Indonesia

Bagaimana mengembangkan keindonesiaan yang diterima di Tanah Papua sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas kepapuaan? Bagaimana mengubah wajah Indonesia yang mengancam dan penuh dengan kekerasan menjadi wajah Indonesia yang merangkul dan melindungi?

Bagaimana mengubah wajah Indonesia dengan sekolah dan puskesmas buruknya dengan wajah Indonesia yang sekolahnya benar-benar mencerdaskan dan puskesmasnya benar-benar menyehatkan?

Pembicara II Dr. Agapitus Dumatubun (FISIP Universitas Cendrawasih)

Kontekstualisasi Budaya Dialog Papua

Bagaimana mengenali dan memperkuat sistem sosial budaya Papua yang sebagiannya menggunakan dialog dan negosiasi sebagai mekanisme penyelesaian masalah?

Bagaimana membangun kemampuan berdialog yang berbasiskan budaya lokal dan membuatnya mampu bertransformasi dalam konteks yang lebih baru, dapat diterima oleh kalangan yang lebih luas dan efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks?

Bagaimana membangun praktik dan menyusun kebijakan pemerintahan yang ramah terhadap budaya Papua yang unik dan memperlakukannya sebagai bagian yang terhormat dari keindonesiaan?

Strategi kebijakan apa yang dapat membuat keindonesiaan diterima sebagian yang integral dari kepapuaan orang asli Papua dan sebaliknya kepapuaan dapat diterima sebagai salah satu fondasi identitas dan martabat keindonesiaan?

Setelah UU 21/2001 tentang Otsus Papua dinyatakan gagal, Sikap apakah yang dapat di implementasikan sehingga dapat menjadi salah satu kunci membangun keindonesiaan di dalam kepapuaan yang kokoh di Papua?

Pembicara III Dr. Phil Erari (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia)

Papua on the Cross Road dan Quo Vadis Papua!

Masalah Papua, yang dijaman kolonial Belanda dikenal dengan nama Nieuw Guinea Kwesti, kini kembali menjadi Masalah Papua, di era Reformasi Indonesia, sejak 1998.

Papua menjadi masaalah, tatkala Bung Karno, secara resmi mengeluarkan Tiga Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun alun Jogyakarta : Bubarkan Negera Boneka Papua, buatan Belanda, Kibarkan sang saka Merah Putih di dararan Irian Barat dan Mobilisasi Umum seluruh rakyat Indonesia, merebut kembali Irian. Dekrit ini keluar,18 hari setelah pencanangan Kemerdekaan Papua pada tanggal 1 Desember 1961, yang diberi nama Hari Bendera (National Flag day) bintang Pagi atau bintang Kejora.

Pelaksanaan Act of Free Choice 1969 dibawah pengawasan PBB UNTEA berubah dari prinsip One Man One Vote, menjadi Pepera, dimana 1025 orang wakil wakil rakyat di seleksi untuk memilih (selected to elect) dan dikondisikan secara paksa untuk memilih menjadi bagian dari Indonesia. Inilah akar masalah Papua. Pepera oleh sejumlah akademisi ditemukan; tidak adil, penuh rekayasa dan memalukan ( Prof PJ Drooglever).

Diatas paltform Act of Free Choice yang cendrung menjadi Act of No Choice itu, Negara menggelar rangkaian operasi militer dan tekanan serta kekerasan bersenjata untuk memastikan bahwa rakyat Papua harus taat dan tunduk pada pemerintah Indonesia yang sudah memenangkan Pepera. Bagi Jakarta, Pepera sudah Final. NKRI harga mati. Pada kutup lain, rakyat Papua menyatakan Merdeka, harga mati dan Pepera cacat hukum. Pelanggaran HAM telah terjadi secara sistematis dan berkelanjutan sejak 1962 hingga kini.

Pada tanggal 26 Februari 1999, di istana Negara, 100 tokoh Papua meminta kepada Presiden BJ Habibie, agar Papua keluar dari Indonesia menjadi Negara yang berdaulat. Habibie tidak menerima tuntutan diatas. Rakyat menyelenggarkan Kongres Rakyat Papua ke 2 atas dukungan Gus Dur dan membentuk Presidum Dewan Papua sebagai persiapan Kemerdekaan Papua. Jakarta menawarkan UU 21/2001 atau Otsus sebagai solusi Politik. Pada tanggal 9-10 Juni 2010, musyawarah rakyat Papua menyatakan Otsus gagal dan dikembalikan ke Jakarta.

Jakarta kembali menawarkan UP4B sebagai solusi percepatan Pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat Papua dalam Kongres Rakyat Papua 3, mendeklarasikan Republik Demokratic Papua Barat pada tanggal 19  November 2011. Presiden dan Perdana Menteri terpilih ditahan. Rakyat Papua mendesak Jakarta membuka diri untuk Dialog yang adil, setara komprehensif dan bermartabat sabagai perundingan menuju solusi Politik melalui suatu Referendum atau Plebisit yang kedua, difasilitasi oleh pihak Internasional. Jakarta menawarkan suatu Komunikasi Konstruktif agar Papua tetap dalam NKRI.

Papua kini berada di suatu persimpangan jalan Cross Road… Quo Vadis Papua.

SNA2010_Seminar_TKF_Antropologi dan Pendidikan Nusantara

SNA2010_Seminar_SulistyawatiIrianto_Antropologi dan Pembangunan Hukum

SNA2010_SEMINAR_PRUDENSIUS MARING_KETIKA KOLABORASI DAN PERLAWANAN BERSINERGI

SNA2010_Seminar_PM Laksono_Mewacanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Antropologi

SNA2010_Seminar_Pinky Saptandari _Gender& Migrasi Global

SNA2010_Seminar_PawennariHijjang_BALADA KOMUNITAS ADAT TANA TOA

SNA2010_Seminar_NKleden_Posisi Antrop dalam Studi Kemiskinan

SNA2010_Seminar_HSA_Rontoknya Mitos karakter Bangsa

SNA2010_Seminar_YKB_Negara-Agama-Budaya-Atoin Pah Meto&Multikulturalisme

Studi-studi tentang budaya dan kepribadian berkembang dalam disiplin antropologi untuk mencari watak khas etnis dan juga bangsa.Tapi perkembangannya lambat dan problematik. Bagaimana memetakan keanekaragaman kepribadian 800 etnis, kecuali dengan [...]]]> Antropologi , Pendidikan dan Karakter Bangsa
Pembicara: Prof. Dr. Sri Ahimsa Putra dan Teuku Kemal Pasya, MA
Moderator: R. Yando Zakaria | Perumus: Iwan Meulia Pirous

Studi-studi tentang budaya dan kepribadian berkembang dalam disiplin antropologi untuk mencari watak khas etnis dan juga bangsa.Tapi perkembangannya lambat dan problematik. Bagaimana memetakan keanekaragaman kepribadian 800 etnis, kecuali dengan membangun mitos hasil abstraksi tentang kepribadian?

Ciri khas menarik tentang “watak Indonesia” dapat dilihat dari ciri-ciri kebudayaan-kebudayaan etnis yang digali dari berbagai etnografi yaitu keterbukaan terhadap pengaruh asing yang dijadikan milik sendiri. Ada unsur sinkretisme dan akulturasi yang dianggap wajar. Tapi benarkah demikian?

Karakter bangsa adalah sesuatu yang kabur, mitos dan selalu dicari wajah jelasnya di tiap zaman. Perdebatan keindonesiaan di Indonesia dalam wacana tercatat bertahap. Episode pertama: Perdebatan Keindonesaan pertama: Polemik Kebudajaan (1930an) tentang wajah Barat vs Timur. Episode kedua: Episode kedua: Mochtar Lubis Manusia Indonesia yang merupakan otokritik pedas tentang kemunafikan orang Indonesia. Episode ketiga: Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan. Masa pasca reformasi adalah episode keempat, segala wacana yang pernah ada nampak hancur dan sentimen keindonesiaan untuk solidaritas masuk dalam titik nadir terendah.

Konstitusi Indonesia dengan jelas menekankan bahwa pluralitas adalah hal alami bagi karakter Indonesia yang demokratis. Hak warganegara termasuk hak kultural dan akses terhadap pendidikan dilindungi sebagai tanggungjawab sosial negara terhadap warga.
Tapi, dalam praktiknya, prinsip-prinsip demokratis tidak ditanamkan melalui sistem pendidikan. Dalam kenyataan, pendidikan belum jadi instrumen pembangunan kebudayaan nasional. Dialog inter-kultural, pengakuan terhadap perbedaan dan penguatan hubungan-hubungan sosial semakin absen.

Sistem pendidikan saat ini berorientasi pada pencapaian standar angka yang individual terlebih dengan masuknya kapitalisme mutakhir. Kompetensi yang ditawarkan dalam pendidikan sangat individual, tidak bersifat komunal. Pendidikan yang seharusnya memperkuat relasi sosial yang diambil dari unsur-unsur sangat lokal telah berubah menjadi penguatan individual. Pendidikan di Indonesia sangat tidak demokratis. Konsep demokratisasi justru dimatikan oleh pendidikan itu sendiri.
Apa yang harus dilakukan ke depan

Antropologi harus kritis. Antropolog bisa menginventarisasi arena sosial seperti apa utk pendidikan kita? Kita perlu peka terhadap variasi budaya dan pemetaan terhadap arena sosial. Sekolah hanya satu komponen saja, sementara sosialisasi “kongkret” berlangsung di ruang publik yang berperan dalam pendidikan. Pertanyaan antropologis dan pendidikan antropologi macam apa yang harus kita ajukan agar kita mengerti? Antropologi memang perlu berkontribusi, tapi kontribusi dalam bentuk seperti apa yang dibutuhkan sekarang?

SEKIAN.

Re-Invensi Antropologi Indonesia di Era Demokrasi dan Globalisasi 22 Juli 2010

Sejauh mana Re-invensi kita?

Dari tujuh tema yaitu: 1. Pembangunan Hukum di Indonesia 2. Otonomi Lokal dan Ketahanan Nasional 3. Antropologi, Pendidikan, dan Karakter Bangsa 4. Agama, Etnisitas dan Multikulturalisme 5. Gender, dan Migrasi Global 6. Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat [...]]]> resume Seminar Antropologi Terapan:

Re-Invensi Antropologi Indonesia di Era Demokrasi dan Globalisasi 22 Juli 2010

Sejauh mana Re-invensi kita?

Dari tujuh tema yaitu:
1. Pembangunan Hukum di Indonesia
2. Otonomi Lokal dan Ketahanan Nasional
3. Antropologi, Pendidikan, dan Karakter Bangsa
4. Agama, Etnisitas dan Multikulturalisme
5. Gender, dan Migrasi Global
6. Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam

Kita dapat menemukan kegelisahan akademik teman-teman dalam menggeluti fenomena kehidupan yang terjadi dalam kapasitas sebagai antropolog. Wacana yang berkembang dalam makalah dan diskusi menggambarkan adanya friksi yang semakin keras di antara kelompok sipil, negara, adat, kepentingan bisnis dalam memperebutkan dan menguasai sumberdaya. Friksi ini diperkirakan semakin mengeras dan mengakibatkan yang menunjukkan krisis yang meluas dalam kehidupan masyarakat kita.

Juga kita melihat betapa landscape etnografis kita telah menjelma menjadi semakin kaya dan memperlihatkan ciri khas: migrasi intensif dan ekstensif, menguatnya kapitalisme mutakhir, pengentalan dan resistensi identitas, adanya pertentangan kelas sosial yang semakin terbuka, intervensi negara, parpol, dan organisasi non-pemerintah.

Ada kegalauan dalam hal bentuk kontribusi yang tepat sebagai antropolog. Antropologi memang perlu berkontribusi, tapi kontribusi dalam bentuk seperti apa yang dibutuhkan sekarang? Antropolog memang dituntut untuk pandai membaca masyarakat, tapi apakah kita sudah membaca dengan benar? Kegalauan ini menuntut kita untuk mengkritik diri.

Dalam berbagai tema yang disajikan terlihat adanya gairah kawan-kawan untuk tanpa tanggung-tanggung terjun menjadi intelektual yang memfasilitasi dan mengadvokasi pemberdayaan komunitas. Di sisi lain, berpikir diluar kotak-kotak ideologis keilmiahan kita tidak mudah, dan masih saja kita terjebak dalam cara-cara yang pernah kita pikir tepat, sesungguhnya merupakan daur ulang periode sebelumnya.
Dalam dua hari perdebatan, ada tiga peta yang hadir:

1. Wacana esensialis tentang karakter budaya ideal, kearifan lokal, sebagai suatu yang menjadi titik sentral bergerak sebagai antropolog.
2. Wacana dialogis tentang hubungan inter-kultural, antar-perbedaan, dan pentingnya hak-hak berbudaya sebagai titik sentral antropolog.
3. Wacana aktivisme yang membumikan teori-teori menjadi akal sehat untuk untuk melakukan transformasi sosial.

Langkah ke depan
Reinvensi antropologi saat ini adalah membuatnya menjadi lebih kritikal termasuk mampu untuk lebih memberdayakan diri sendiri dan orang lain. Antropologi ditantang bukan berdebat-tulis, tapi menulis utk menimbulkan aksi. Antropologi punya kesempatan untuk melakukan ruang sadar diri dengan melakukan refleksi.
Kita perlu lebih sering duduk bersama dan saling berbagi pengalaman dengan suasana terbuka dan siap menerima kritik dari orang lain.
Perlu memilih paradigma (teori dan metodologi) karena akan berkonsekuensi pada posisi antropolog dalam profesi dan komunitasnya. Pilih dulu posisi paradigma, baru kemudian kerja.
Antropologi punya kemampuan spesial memahami diferensiasi, tapi ini tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak dapat menempatkan diri dalam dinamika keberagaman yang kita hadapi sebagai kegiatan reflektif yang harus dilakukan terus-menerus.

Cisarua, 22 Juli 2010

Tim Perumus Seminar Antropologi Terapan “Antropologi dalam Lintasan Pembangunan Indonesia”, Seminar Nasional Antropologi 2010

Ketua Perumus: Iwan Tjitradjaja

Anggota Perumus:

- Ruddy Agusyanto
- Yulizar Syafri
- Iwan Pirous
- Irwan Martua
- Haswinar Arifin
- Nursyirwan Effendi
- Fikarwin Zuska

Antropolog memang dituntut untuk pandai membaca masyarakat, tapi apakah kita sudah membaca dengan benar? Kegalauan ini menuntut kita untuk mengkritik diri.

Rabu, 21 Juli 2010

No

Waktu

Durasi

Agenda

Rabu, 21 Juli 2010

Serangkaian kegiatan dalam rangka membentuk dan mengaktifkan kembali Asosiasi Antropologi Indonesia

1. Seminar Nasional “Antropologi dalam Lintasan Pembangunan Indonesia” - Antropologi dan Pembangunan Hukum di Indonesia - Antropologi, Otonomi Lokal dan Ketahanan Nasional - Antropologi, Pendidikan dan Karakter Bangsa - Antropologi, Agama, [...]]]> SARASEHAN NASIONAL ANTROPOLOGI 2010
TEMA: “Re-invensi Antropologi Indonesia di Era Demokrasi dan Globalisasi”

Serangkaian kegiatan dalam rangka membentuk dan mengaktifkan kembali Asosiasi Antropologi Indonesia

1. Seminar Nasional “Antropologi dalam Lintasan Pembangunan Indonesia”
- Antropologi dan Pembangunan Hukum di Indonesia
- Antropologi, Otonomi Lokal dan Ketahanan Nasional
- Antropologi, Pendidikan dan Karakter Bangsa
- Antropologi, Agama, Etnisitas dan Multikulturalisme
- Antropologi, Gender dan Migrasi Global
- Antropologi, Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Antropologi, Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam

2. Kongres AAI
Pertanggungjawaban ketua lama, Rapat Komisi-Komisi, Pemilihan ketua baru AAI masa bakti 2010-2015

3. Koentjaraningrat Memorial Lecture Ke-7
Tema: “Keanekaragaman Makanan Indonesia dan Ketahanan Pangan Nasional”

Pembicara: Franky Welirang (PT Indofood Sukses Makmur); Zulyani Hidayah (KRT/UI); Budi Susilo Soepandji (Kementerian Hankam). Edhi Martono (Pascasardjana UGM)

Keluaran yang Diharapkan
1. Deklarasi profesi antropologi sebagai ilmu dasar bagi pembangunan bangsa indonesia yang majemuk.
2. Terbentuknya pengurus Asosiasi Antropologi Indonesia Periode 2010-2015 dan mengantarkannya sebagai organisasi profesi ilmiah yang legal formal;
3. Prosiding kegiatan sarasehan nasional antropologi.
4. Penerbitan buku kumpulan makalah hasil Seminar Nasional Antropologi Terapan dan Koentjaraningrat Memorial Lectures.

Hasil yang Diharapkan
1. Terwujudnya bidang antropologi sebagai disiplin ilmu dasar manusia, masyarakat dan budaya di Indonesia.
2. Diakuinya Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) sebagai organisasi profesi yang resmi dan berguna bagi pembangunan bangsa Indonesia.

Info dan Pendaftaran:
yayasan.fkai@gmail.com
( Lilik : 0817 686 1720 / Ummy 021-32726386)

—-

Panitia menyediakan transportasi bus kapasitas 22 orang di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat (di terminal bus DAMRI Gambir-Bandara Soekarno Hatta) pada tanggal 20 Juli 2010, dengan 3 waktu pemberangkatan, yaitu : Pkl 14.00, 17.00 dan 20.00 WIB.

Bentara Budaya Jakarta, 20-30 Mei 2010

Bentara Budaya Jakarta (BBJ) Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI) dan Yayasan Batik Jawa Barat (YBJB) menyelenggarakan pameran batik priangan bertajuk “The Dancing Peacock”.

Pameran bertujuan untuk ikut membangkitkan kembali dan melestarikan tradisi seni batik priangan, salah satu bentuk warisan budaya bangsa yang berada di ambang kepunahan. Batik [...]]]>  

Bentara Budaya Jakarta, 20-30 Mei 2010

Bentara Budaya Jakarta (BBJ) Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI) dan Yayasan Batik Jawa Barat (YBJB) menyelenggarakan pameran batik priangan bertajuk “The Dancing Peacock”.

Pameran bertujuan untuk ikut membangkitkan kembali dan melestarikan tradisi seni batik priangan, salah satu bentuk warisan budaya bangsa yang berada di ambang kepunahan. Batik priangan adalah tradisi seni kerajinan batik yang tumbuh di berbagai daerah pedalaman Jawa Barat, mulai dari Cianjur, Sukabumi, Bandung, terutama di Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis.

Judul “The Dancing Peacock” diambil dari motif kain batik priangan yang paling khas, dan mungkin yang terindah, disebut motif merak ngibing, yang artinya “merak menari”, the dancing peacock. Motif kain batik ini menggambarkan dua ekor burung merak yang indah, berhadap-hadapan sambil mengembangkan bulu ekornya yang warna-warni, seperti sedang menari.

Dalam pameran ini akan dipamerkan sekitar 100 helai kain batik priangan milik para kolektor di Jakarta dan Bandung, Museum Tektstil Jakarta, serta
milik para pembatiknya yang masih tersisa di Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Sebagian merupakan kain batik yang tergolong antik, dengan warna-warna dan motif-motif yang tak lagi dibuat sekarang ini. Selama berlangsungnya pameran juga akan diselenggarakan acara diskusi, klinik konservasi kain batik, serta penjualan batik priangan, yang diharapkan juga dapat memicu semangat para pengrajinnya agar terus berkarya dan berkreasi.

20 Mei 19.30 – 21.00

Pembukaan Pameran dan Bazar dari UKM Pengrajin Batik Tasikmalaya, Ciamis, dan Garut.

22 Mei 10.00 – 12.00

Workshop membatik dengan peserta dari Siswa-siswi Sekolah (SLTP/SLTA, Pelatih dari Museum Tekstil)

24 Mei 14.00 – 16.00

Talk Show “Motif dan Warna Batik Priangan:” oleh Didit Pradito, Herman
Jusuf, dan S.Ken Atik Djatmiko.

Peluncuran buku: “The Dancing Peacock. Colours and Motifs of Priangan Batik”

26 Mei 10.00 – 12.00

Talkshow: “Perawatan dan Restorasi Kain Tradisional” (oleh Museum Tekstil, Jakarta)

29 Mei 10.00 – 12.00

Workshop membatik dengan peserta umum (pelatih dari Museum Tekstil)

Bazaar dari UKM Pengrajin Batik Tasikmalaya, Ciamis, dan Garut berlangsung sampai 30 Mei 2010

Informasi: Ummy, 021-32726386, 081311303973