Krisis Iklim, Korporasi, dan Penghilangan Ruang Hidup Rakyat

Nur Hidayati telah berkecimpung selama lebih dari 20 tahun dalam isu lingkungan hidup dan pembangunan, dan sebagian besar terkait dengan advokasi kebijakan, serta pendampingan dan pembelaan komunitas korban. Ia memiliki pengalaman memimpin beberapa organisasi masyarakat sipil, yaitu sebagai Badan Pengawas Sawit Watch, Koordinator Nasional Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim, Country Director Greenpeace Indonesia, serta Executive Committee dari federasi Friends of the Earth International.  Saat ini ia adalah Direktur Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), satu organisasi lingkungan hidup terbesar dan tertua di Indonesia, dengan 486 anggota organisasi serta 190 individu yang tersebar di 29 propinsi di Indonesia. Nur Hidayati adalah lulusan Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Bandung (ITB).

Krisis Iklim, Korporasi, dan Penghilangan Ruang Hidup Rakyat[1]

Oleh:

Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI

[1] Makalah dibawakan pada Koentjaraningrat Memorial Lecture XVI/2019, Forum Kajian Antropologi Indonesia, Auditorium Gedung X, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 29 September 2019. Judul mengalami perubahan dari abstrak yang semula “Perubahan Iklim, Korporasi, dan Penghilangan Ruang Hidup Rakyat”, karena penulis berpikir penting menunjukkan urgensi permasalahan iklim ini.

Perubahan iklim, serta krisis ekologis dunia lainnya, adalah dampak dari model pembangunan ekonomi kapitalistik yang ekstraktif dan melampaui daya tenggang alam. Laporan-laporan terbaru yang disusun oleh berbagai panel ahli dari seluruh dunia, seperti IPCC (Intergovernmental Pannel on Climate Change) dan IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), mengkonfirmasi bahwa intervensi umat manusia terhadap alam telah mengakibatkan perubahan-perubahan dalam skala serta kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah keberadaan manusia. Bahkan Jason W. Moore, seorang ahli ekonomi politik dan sejarah lingkungan hidup, mengatakan bahwa saat ini kita berada dalam Kala Capitaloscene, bukan hanya sekedar Kala Anthroposcene, karena bukan bukan semata manusia saja lah yang mengubah alam sedemikian rupa, namun manusia dengan sistem kapitalistiknya lah yang mengakibatkan perubahan tersebut.

Sistem kapitalistik juga dianut oleh pemerintah Indonesia dari masa ke masa, yang dimulai sejak Orde Baru hingga saat ini. Kelak sistem ini telah berevolusi menjadi sistem kapitalisme neoliberal. Sistem kapitalisme neoliberal ini ditandai oleh suatu proses yang disebut oleh David Harvey, seorang ahli geografi politik, sebagai proses accumulation by dispossession, dengan cara penghilangan ruang-ruang hidup produktif rakyat melalui skema-skema konsesi yang diberikan oleh pemerintah kepada korporasi. Dalam catatan WALHI, sekitar 60% daratan Indonesia saat ini sudah dikuasai oleh korporasi.

Seiring dengan makin meluasnya konsesi yang diperuntukkan bagi ekspansi industri komoditas monokultur, Indonesia juga selanjutnya menjadi salah satu negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Dengan demikian, Indonesia memiliki posisi yang unik, karena selain menjadi salah satu negara yang paling rentan mengalami dampak buruk perubahan iklim, juga menjadi kontributor gas rumah kaca yang memicu terjadinya percepatan perubahan iklim. Untuk memutus lingkaran setan pemburukan kondisi ini diperlukan suatu tindakan revolusioner, yang sama sekali berbeda dengan yang diimplementasikan saat ini (business as usual).

Dalam krisis ini, perubahan sistem ekonomi untuk menjadi sistem yang memperhatikan batas-batas kemampuan tenggang alam menjadi prasyarat utama untuk menyelamatkan bumi. Hal ini dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama, penghentian secara total ekspansi industri komoditas monokultur yang selama ini menjadi motor utama pemburukan dan krisis ekologis. Kedua, dekonsentrasi penguasaan lahan dan sumber daya alam dari tangan segelintir korporasi kepada komunitas-komunitas yang selama ini dihilangkan aksesnya dari alat produksi. Ketiga, menerapkan model ekonomi yang berbasis pada pemulihan fungsi-fungsi sosial ekologis.

Makalah lengkap dapat diunduh di KML 2019_Paper_NurHidayati_Krisis Iklim Korporasi dan Penghilangan Ruang Hidup Rakyat

Previous Koentjaraningrat Memorial Lecture XVI/2019 : PERUBAHAN IKLIM DAN ANTISIPASI PERILAKU BUDAYA UNTUK MASA DEPAN
Next PERAN INDONESIA DAN ANTISIPASI KULTURAL DALAM PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

You might also like

KML

Susunan Acara Koentjaraningrat Memorial Lectures XII/2015: NARKOBA, SEKSUALITAS & POLITIK

“… nilai budaya yang berorientasi ke masa depan…, sifat hemat…, hasrat untuk bereksplorasi dan berinovasi…, pandangan hidup yang menilai tinggi achievement dari karya…, nilai budaya yang kurang berorientasi vertikal…, sikap

KML

Koentjaraningrat Memorial Lecture XIV/2017: MASA DEPAN KEBINEKAAN INDONESIA

oleh Prof. Dr. S. Budhisantosa, Guru Besar Antropologi (Emeritus) Universitas Indonesia Semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari kekuasaan kolonial telah berhasil mempersatukan penduduk kepulauan Nusantara menjadi satu bangsa dan mendirikan

KML

DIPONEGORO, PERANG JAWA, DAN KEPEMIMPINAN NASIONAL

DIPONEGORO, PERANG JAWA, DAN KEPEMIMPINAN NASIONAL Pangeran Diponegoro, putra Sultan Hamengku Buwono III dan kakak Sultan Hamengku Buwono IV dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat, adalah pemimpin Perang Jawa atau Perang Diponegoro

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply