Diskusi Buku dan Pemutaran Film Etnografi Orang Hubula, Papua
Forum Kajian Antropologi Indonesia mengajak rekan-rekan untuk ikut berdiskusi dan menonton film etnografi mengenai Orang Hubula oleh Saudari Yulia Sugandi, Ph.D.
Rekan-rekan juga sudah dapat mendapatkan buku Orang Hubula di berbagai toko buku, contohnya di Gerai Kompas.id
You might also like
Koentjaraningrat Memorial Lecture XVI/2019 : PERUBAHAN IKLIM DAN ANTISIPASI PERILAKU BUDAYA UNTUK MASA DEPAN
Dalam kuliah umum ini, dua pembicara akan menyampaikan pandangan masing-masing tentang krisis iklim yang tengah terjadi. Para pembicara diharapkan menyampaikan paparan yang bersifat dialogis, yang memperlihatkan paradoks, kontras, ironi, hambatan,
DILEMA INTELEKTUAL DI MASA GELAP DEMOKRASI: TAWARAN JALAN KEBUDAYAAN
Berbagai kajian antropologi menunjukkan bahwa disiplin ilmu ini mewarisi kedekatan dengan dunia aktivisme, sesuai dengan kodratnya untuk selalu menyuarakan makna kemanusiaan secara luas dengan menghimpun keragaman suara akar rumput dan
DARURAT KEINDONESIAAN
Gerakan Antropolog Untuk Indonesia Yang Bineka dan Inklusif “Berbagai pertanda jelas memperlihatkan nilai-nilai keindonesiaan kita, termasuk semboyan kebangsaan “Bhinneka Tunggal Ika”, terus menerus digerus.” Pengamatan itulah yang memicu hampir 300
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
VIDEO:
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025
Merawat Tubuh Bangsa: Refleksi Peranan Komunitas dalam Pembangunan
Terimakasih
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!