KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURE XVIII/2021
Menyoal Kebijakan Budaya: Peran dan Kontribusi Antropologi
Kami informasikan bahwa Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI) akan menyelenggarakan kembali Koentjaraningrat Memorial Lecture (KML), acara yang merupakan agenda tahunan FKAI sejak tahun 2004. KML adalah acara seminar/kuliah umum yang diselenggarakan untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa Profesor Koentjaraningrat, perintis sekaligus guru besar antropologi Indonesia yang pertama.
Tahun lalu topik Koentjaraningrat Memorial Lectures membahas krisis peradaban. Antropologi membahas melalui perspektif kultural bukan untuk mencari kiat-kiat kehidupan aman yang dislogankan sebagai “normalitas baru”, tetapi mengajak sidang pendengar agar dapat bersikap antisipatif. Dalam kewaspadaan menghadapi bayi-bayi wabah di masa datang, kritik kebudayaan dan sikap apa yang masih dapat dipilih untuk menyelamatkan
Kali ini, melalui pemberi kuliah umum, Koentjaraningrat Memorial Lectures mengajak para pendengar untuk melihat dinamika kebijakan budaya kita. Kami berpendapat bahwa kebudayaan nampaknya lebih dipandang sebagai sebuah modal bagi bangsa untuk dapat menjadi makmur sejahtera.
Walaupun demikian kita mesti kritis melihat persoalan budaya ini. Kembali pada fokus antropologi yang selama ini lebih memperhatikan level komunitas, apakah kebudayaan akan ditempatkan sebagai modal bangsa atau modal komunitas?
Kuliah umum tahun ini berjudul “Menyoal Kebijakan Budaya, Peran dan Kontribusi Antropologi”
Untuk itu kami mempercayakan kuliah umum kepada:
Bapak Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto, Guru Besar Antropologi, FISIP UI
Kegiatan kuliah umum ini akan dilaksanakan pada:
Rabu, 15 Desember 2021, 14:00 – 16:00 WIB di Platform Webinar ZOOM
Sehubungan dengan hal di atas, melalui surat ini kami mengundang rekan-rekan untuk mengikuti kuliah umum ini. Silakan melakukan pendaftaran melalui bit.ly/daftarKML2021
Penjelasan dan komunikasi lebih lanjut dapat dilakukan dengan menghubungi Panitia KML XVIII/2021 Bintang Y Soepoetro di 08129484957 atau lewat email info@fkai.org
You might also like
![[PERUMUSAN] Koenjaraningrat Memorial Lectures XIII/2017: KEMAJEMUKAN DAN KEADILAN](http://fkai.org/wp-content/uploads/2017/02/KML-2017-Cover-program-book_Perumusan-500x500_c.jpg)
[PERUMUSAN] Koenjaraningrat Memorial Lectures XIII/2017: KEMAJEMUKAN DAN KEADILAN
PERUMUSAN KML 2017_Perumusan “Kebhinekatunggalikaan”, dan “Keindonesiaan kita” tidak berada dalam ruang hampa. Dalam seri KML kali ini kita ingin melihat lebih dalam lagi apakah pluralisme kultural atau spirit yang menganggap
Globalisasi dan Ledakan Pluralitas
Globalisasi dan Ledakan Pluralitas Oleh: Yudi Latif Dengan arus globalisasi yang makin luas cakupannya, dalam penetrasinya, dan instan kecepatannya, setiap negara bukan saja menghadapi potensi ledakan pluralitas dari dalam, melainkan
Kemajemukan dan Politik Kebudayaan Nasional
Kemajemukan dan Politik Kebudayaan Nasional oleh: Hilmar Farid Bagaimana memastikan agar politik rekognisi dan politik redistribusi bisa berjalan seiring dalam konteks keindonesiaan? Kebijakan budaya macam apa yang harus dimajukan agar
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
Buku ini membahas tentang budaya dan tradisi orang Tionghoa di Kota Medan. Sangat menarik untuk dibahas. Di antaranya mengupas terbentuknya masyarakat multikultural di Kota Medan, aktivitas sosial, religi, ekonomi, pendidikan, dan politik Tionghoa Medan.
Seperti yang diketahui, banyak kosakata dan budaya Hokkian yang terserap ke dalam pergaulan sehari-hari, misalnya kata lu, gua, cepek, goceng, angpau, cuan, toko, tauke, tukang, becak, bakmi, siomay, tauco, baju koko, kebaya encim, dan masih banyak lagi.
Selain itu, buku ini juga membeberkan rahasia sukses Tionghoa Medan dalam dunia bisnis, yaitu mengandalkan jejaring bisnis. Jejaring bisnis bisa terbentuk lewat Guānxì (relasi/hubungan), seperti menjaga nama baik, menjaga “muka”, menjaga hubungan jangka panjang, asas resiprositas, dan lain-lain. Guānxì juga memperkuat lagi jejaring bisnis. Lalu dipadukan dengan kiasu (takut kalah) yang positif, weiji (jeli menangkap peluang saat krisis) dan 6C (cengli, cuan, cincai, ciak, ciok dan cau) untuk mencapai sukses.
Bagaimana dengan dunia politik? Setelah Reformasi 1998, orang Tionghoa mulai aktif menghidupkan lagi perkumpulan sosial, a.l. PSMTI (1998), dan INTI (1999). Beberapa anggotanya bergabung dengan partai politik nasional, antara lain: PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Tionghoa Medan juga aktif melakukan bakti sosial lintas etnik dan agama, yang merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pada sesama. Sangatlah mulia mencari kesamaan, bukan mencari-cari perbedaan, sehingga keharmonisan berbangsa dan persatuan nasional akan terwujud.
Selamat kepada Ibu Dr. Mariana Makmur, MA. atas penerbitan buku Tionghoa Medan. FKAI cukup bangga bekerjasama dengan menerbitkan hasil penelitian desertasi beliau di Universitas Sumatera Utara.
Kami akan menginformasikan kembali mengenai distribusi buku ini. Sementara ini silakan hubungi kami untuk informasi terbaru di info@fkai.org
Selamat Mariana dan FKAI Medan
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!