Panduan Pemesanan Sertifikat Elektronik KML XVIII/2021
Pastikan nama lengkap anda tertulis pada daftar hadir.
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengisi daftar hadir pada saat acara berlangsung.
Biaya Sertifikat Elektronik Rp. 20.000
Silakan pilih metode pembayaran berikut:
- GoPay atau OVO atas nama Bintang Y Soepoetro dengan memindai QR code berikut atau melalui nomor 08129484957.
- Transfer Bank BCA 8691404617 atas nama Bintang Yasser Soepoetro
- Transfer Bank Mandiri 1240009741035 atas nama Bintang Yasser Soepoetro
Kirimkan bukti transfer ke email yayasan.fkai@gmail.com.
Mohon tulis keterangan apabila nama pengirim pembayaran berbeda dengan nama peserta.
You might also like
Press Release: Koentjaraningrat Memorial Lecture XXI/2024 – 3 Juni 2024, Auditorium Mochtar Riyadi, FISIP UI-Depok
“Dilema Intelektual di Masa Gelap Demokrasi: Tawaran Jalan Kebudayaan” (Sulistyowati Irianto) Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkah melalui revisi Undang-Undang,
Susunan Acara Koentjaraningrat Memorial Lectures XII/2015: NARKOBA, SEKSUALITAS & POLITIK
“… nilai budaya yang berorientasi ke masa depan…, sifat hemat…, hasrat untuk bereksplorasi dan berinovasi…, pandangan hidup yang menilai tinggi achievement dari karya…, nilai budaya yang kurang berorientasi vertikal…, sikap
Dari Multikulturalisme Kolonial ke Kolonialisme Multikultural
Dari Multikulturalisme Kolonial ke Kolonialisme Multikultural Oleh Hilmar Farid Di Indonesia sendiri, politik kemajemukan budaya sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak era kolonial. Kolonialisme Belanda dibangun di atas dasar pertimbangan
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
VIDEO:
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025
Merawat Tubuh Bangsa: Refleksi Peranan Komunitas dalam Pembangunan
Terimakasih
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!