Panduan Pemesanan Sertifikat Elektronik KML XVIII/2021
Pastikan nama lengkap anda tertulis pada daftar hadir.
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengisi daftar hadir pada saat acara berlangsung.
Biaya Sertifikat Elektronik Rp. 20.000
Silakan pilih metode pembayaran berikut:
- GoPay atau OVO atas nama Bintang Y Soepoetro dengan memindai QR code berikut atau melalui nomor 08129484957.
- Transfer Bank BCA 8691404617 atas nama Bintang Yasser Soepoetro
- Transfer Bank Mandiri 1240009741035 atas nama Bintang Yasser Soepoetro
Kirimkan bukti transfer ke email yayasan.fkai@gmail.com.
Mohon tulis keterangan apabila nama pengirim pembayaran berbeda dengan nama peserta.
You might also like
Hilmar Farid: The Challenge of Reform under the Jokowi Presidency
The Challenge of Reform under the Jokowi Presidency Abstract While it is a cliché to say any reform faces a multitude of challenges that cannot be reduced to one single
PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA DAN KEBUDAYAAN
PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA DAN KEBUDAYAAN Kumpulan kelompok pengusaha dengan latarbelakang kegiatan industri, bersama masyarakat dan pemerintah dapat membentuk suatu masyarakat Madani (civil society). Kegiatan industri sendiri membutuhkan tenaga kerja dengan
Kuliah Publik Antropologi – Integrasi Nasional dan Ancaman yang Dihadapi
Buku Program Koentjaraningrat Memorial Lectures XV/2018 Berisi kuliah publik antropologi ‘Integrasi Nasional dan Ancaman yang Dihadapi’ oleh Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra Sila unduh di Buku Program KML XV 2018
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
VIDEO:
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025
Merawat Tubuh Bangsa: Refleksi Peranan Komunitas dalam Pembangunan
Terimakasih
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!