Kain Tenun Ikat: Adat Istiadat Sumba
Kain Tenun Ikat: Adat Istiadat Sumba
Kain merupakan sumber kebutuhan utama dan tidak ada habisnya selama tradisi atau adat setempat masih dilakukan. Kain-kain Sumba khususnya ditampilkan di dalam upacara-upacara adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Dalam suatu upacara kematian golongan bangsawan atau raja, adalah suatu keharusan untuk menghimpun berpuluh bahkan beratus kain Sumba yang akan menyertai arwah mereka di alam baka. Jika yang meninggal adalah raja maka sekitar 100 sampai 200 helai kain hinggi dan lau akan dikuburkan bersama jenazahnya. Jika yang meninggal adalah pemimpin di bawah raja, maka diperlukan sekitar 40 sampai 50 helai kain tenun untuk disertakan ke dalam kubur.
Tulisan ini pernah dipaparkan oleh SONNY MUCHLISON M Sn pada diskusi dalam rangkain kegiatan Tenun Ikat Sumba: Warisan Budaya Yang Menembus Zaman, Kamis, 17 Oktober 2013, Museum Tekstil Jakarta.
You might also like
Kain Tenun Sebagai Bahan Dekorasi atau Perlengkapan Rumah.
Kain Tenun Sebagai Bahan Dekorasi atau Perlengkapan Rumah. oleh : Purwadi Soeriadiredja Kain tenun tradisional Sumba sebagai warisan budaya ternyata mempunyai kemampuan adaptif menghadapi perubahan. Hal itulah yang menyebabkan produk
Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Harta Benda dan Lambang Status
Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Harta Benda dan Lambang Status oleh : Purwadi Soeriadiredja Masyarakat Sumba menilai kain-kain selimut dan sarung sama dengan benda-benda yang terbuat dari emas dan perak
Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Alat Tukar Menukar
Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Alat Tukar Menukar oleh : Purwadi Soeriadiredja Ada sesuatu yang dibutuhkan tidak selamanya dipunyai oleh tiap orang, oleh karenanya harus diusahakan dari orang lain. Bila
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
VIDEO:
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025
Merawat Tubuh Bangsa: Refleksi Peranan Komunitas dalam Pembangunan
Terimakasih
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!