Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Harta Benda dan Lambang Status
Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Harta Benda dan Lambang Status
Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Harta Benda dan Lambang Status
oleh : Purwadi Soeriadiredja
Masyarakat Sumba menilai kain-kain selimut dan sarung sama dengan benda-benda yang terbuat dari emas dan perak serta hewan-hewan ternak, yaitu sebagai harta benda dan lambang status. Semakin banyak memilikinya, semakin terpandang pula dalam masyarakatnya. Harta benda yang berupa kain merupakan kekayaan pihak wanita dan juga merupakan lambang kewanitaan. Sedangkan harta benda yang berupa emas perak dan hewan ternak merupakan kekayaan pihak laki-laki dan juga sebagai lambang kelaki-lakian. Seorang gadis yang mempunyai banyak simpanan kain selimut dan sarung akan menjadi idam-idaman para pemuda, apalagi bila kain-kain simpanannya itu adalah hasil karyanya sendiri. Demikian pula halnya dengan seorang istri, ia akan menjadi kebanggaan suaminya.
Tulisan ini pernah dipaparkan pada diskusi dalam rangkain kegiatan Tenun Ikat Sumba: Warisan Budaya Yang Menembus Zaman, Kamis, 17 Oktober 2013, Museum Tekstil Jakarta.
You might also like
Dinamika Kain Tenun Tradisional Sumba
Dinamika Kain Tenun Tradisional Sumba oleh : Purwadi Soeriadiredja Kaum wanita di Pulau Sumba (Nusa Tenggara Timur) menghasilkan seni kerajinan berupa kain tenun yang dikenal dengan sebutan “Kain Sumba”.
Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Barang Hadiah
Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Barang Hadiah oleh : Purwadi Soeriadiredja Memberi hadiah, baik kepada orang-orang yang masih ada hubungan kerabat maupun kepada orang-orang yang bukan kerabat, merupakan suatu hal
Batik Lasem, Tiongkok Kecil dan Cerminan Masyarakat Multikultural
Batik Lasem, Tiongkok Kecil dan Cerminan Masyarakat Multikultural Lebih dari seribu tahun lalu, Lasem adalah sebuah kota pelabuhan yang amat sibuk. Para pedagang dari semenanjung daratan dan Asia hingga Tiongkok dengan
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
Buku ini membahas tentang budaya dan tradisi orang Tionghoa di Kota Medan. Sangat menarik untuk dibahas. Di antaranya mengupas terbentuknya masyarakat multikultural di Kota Medan, aktivitas sosial, religi, ekonomi, pendidikan, dan politik Tionghoa Medan.
Seperti yang diketahui, banyak kosakata dan budaya Hokkian yang terserap ke dalam pergaulan sehari-hari, misalnya kata lu, gua, cepek, goceng, angpau, cuan, toko, tauke, tukang, becak, bakmi, siomay, tauco, baju koko, kebaya encim, dan masih banyak lagi.
Selain itu, buku ini juga membeberkan rahasia sukses Tionghoa Medan dalam dunia bisnis, yaitu mengandalkan jejaring bisnis. Jejaring bisnis bisa terbentuk lewat Guānxì (relasi/hubungan), seperti menjaga nama baik, menjaga “muka”, menjaga hubungan jangka panjang, asas resiprositas, dan lain-lain. Guānxì juga memperkuat lagi jejaring bisnis. Lalu dipadukan dengan kiasu (takut kalah) yang positif, weiji (jeli menangkap peluang saat krisis) dan 6C (cengli, cuan, cincai, ciak, ciok dan cau) untuk mencapai sukses.
Bagaimana dengan dunia politik? Setelah Reformasi 1998, orang Tionghoa mulai aktif menghidupkan lagi perkumpulan sosial, a.l. PSMTI (1998), dan INTI (1999). Beberapa anggotanya bergabung dengan partai politik nasional, antara lain: PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Tionghoa Medan juga aktif melakukan bakti sosial lintas etnik dan agama, yang merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pada sesama. Sangatlah mulia mencari kesamaan, bukan mencari-cari perbedaan, sehingga keharmonisan berbangsa dan persatuan nasional akan terwujud.
Selamat kepada Ibu Dr. Mariana Makmur, MA. atas penerbitan buku Tionghoa Medan. FKAI cukup bangga bekerjasama dengan menerbitkan hasil penelitian desertasi beliau di Universitas Sumatera Utara.
Kami akan menginformasikan kembali mengenai distribusi buku ini. Sementara ini silakan hubungi kami untuk informasi terbaru di info@fkai.org
Selamat Mariana dan FKAI Medan
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!