Kampung Tionghoa Pertama di Jakarta
Kampung Tionghoa Pertama di Jakarta
Dijumpai ketika armada VOC pertama kali singgah di bandar Jayakarta, 13 November 1596, terletak di sisi timur kali Ciliwung.
Kepala kampung disebut Nakhoda Watting, Komunitas Tionghoa menanam padi dan komuditi ekspor (Lada).
Tanah seluas 6.000 meter persegi dibeli VOC pada Januari 1611 seharga 1.200 real atau 3,000 gulden, didirikan kantor dagang pertama.
Tahun 1619 didirikan benteng Nassau diperluas dengan benteng Mauritius,menjadi Kastil Batavia sebagai pusat pemerintahan VOC sampai tahun 1799
You might also like
Kebudayaan Nasional Tentukan Integrasi Bangsa
Oleh LARASWATI ARIADNE ANWAR 20 Oktober 2018 Foto : https://jateng.tribunnews.com/2017/09/17/menyimak-metodologi-penelitian-prof-dr-heddy-shri-ahimsa-antropolog-ugm KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada Heddy Shri Ahimsa-Putra (berdiri) menjelaskan pemikiran Koentjaraningrat terkait integrasi bangsa Indonesia
UMA: Rumah Adat Sumba
UMA: Rumah Adat Sumba Rumah di Sumba disebut uma, merupakan tempat tinggal keluarga yang dihuni oleh satu keluarga batih atau lebih. Salah satu tiang uma merupakan tiang pokok yang berfungsi
Pangeran Diponegoro & Masalah Kepemimpinan Nasional
Pangeran Diponegoro & Masalah Kepemimpinan Nasional Pertama. Menurut Prof. Subur Boedhisantoso, “Kelangsungan hidup suatu kelompok sosial – betapapun kecilnya tergantung pada keberhasilannya mempersiapkan generasi penerusnya”. Kedua. Menurut Prof. Carey berdasarkan
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
VIDEO:
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025
Merawat Tubuh Bangsa: Refleksi Peranan Komunitas dalam Pembangunan
Terimakasih
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!