Kampung Tionghoa Pertama di Jakarta
Kampung Tionghoa Pertama di Jakarta
Dijumpai ketika armada VOC pertama kali singgah di bandar Jayakarta, 13 November 1596, terletak di sisi timur kali Ciliwung.
Kepala kampung disebut Nakhoda Watting, Komunitas Tionghoa menanam padi dan komuditi ekspor (Lada).
Tanah seluas 6.000 meter persegi dibeli VOC pada Januari 1611 seharga 1.200 real atau 3,000 gulden, didirikan kantor dagang pertama.
Tahun 1619 didirikan benteng Nassau diperluas dengan benteng Mauritius,menjadi Kastil Batavia sebagai pusat pemerintahan VOC sampai tahun 1799
You might also like
TENUN IKAT SUMBA: WARISAN BUDAYA YANG MENEMBUS ZAMAN
TENUN IKAT SUMBA: WARISAN BUDAYA YANG MENEMBUS ZAMAN Masyarakat penduduk Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, mengandalkan hidup terutama dari kegiatan bertani atau beternak. Namun, menenun kain adalah mata pencaharian lain yang
Diponegoro Dalam Sejarah Nasional Indonesia
Diponegoro Dalam Sejarah Nasional Indonesia oleh: Bondan Kanumoyoso Departemen Sejarah FIB UI Diantara para tokoh sejarah Indonesia dari awal abad 19, Diponegoro merupakan salah satu tokoh yang paling banyak mendapat
Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Pembungkus Jenazah dan Bekal Kubur
Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Pembungkus Jenazah dan Bekal Kubur oleh : Purwadi Soeriadiredja Pembungkus jenazah pria terdiri dari kain-kain selimut yang dibawa oleh kaum kerabatnya, sedangkan untuk wanita terdiri
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
VIDEO:
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025
Merawat Tubuh Bangsa: Refleksi Peranan Komunitas dalam Pembangunan
Terimakasih
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!