Koentjaraningrat Memorial Lectures XV/2018: INTEGRASI NASIONAL DAN ANCAMAN YANG DIHADAPI
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia sudah sering menghadapi berbagai ancaman disintegrasi. Merespon kenyataan sejarah ini, Prof. Koentjaraningrat, guru besar pertama antropologi Indonesia, memandang penting hadirnya integrasi nasional dalam proses yang terus berlangsung melalui transformasi kebudayaan yang memperkuat kesatuan bangsa dengan tetap mempertahankan eksistensi kebudayaan-kebudayaan sukubangsa.
Koentjaraningrat Memorial Lecture kali ini menghadirkan Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra, MA, yang akan menelaah tesis Prof. Koentjaraningrat tersebut. Guru Besar Antropologi UGM ini juga akan menjawab pertanyaan, apakah ancaman disintegrasi itu nyata ada atau hanya ilusi akibat paranoia kolektif yang tengah melanda bangsa.
Tempat dan Waktu
- Bentara Budaya Jakarta, Jumat, 19 Oktober 2018, Pkl 14:00 – 17:00
- Bentara Budaya Yogyakarta, Rabu, 31 Oktober 2018, Pkl 19:00 – 22:00
Pembicara
Prof Dr Heddy Shri Ahimsa-Putra, MA
Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Penyelenggara
Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI), Bentara Budaya Jakarta dan Bentara Budaya Yogyakarta
Informasi
Bintang Y Soepoetro, 08129484957
bintang@fkai.org, yayasan.fkai@gmail.com
fkai.org
FORUM KAJIAN ANTROPOLOGI INDONESIA
Forum Kajian Antroplogi Indonesia (FKAI) adalah sebuah yayasan yang bertujuan ikut mengembangkan antropologi dan kajian budaya Indonesia. Didirikan oleh sejumlah antropolog dari berbagi perguruan tinggi di Indonesia dan sarjana antropologi yang berkarya di luar lembaga perguruan tinggi dan instansi pemerintah.
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES
Koentjaraningrat Memorial Lectures (KML) merupakan acara diskusi panel yang diselenggarakan untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa Prof. Koentjaraningrat, perintis dan pengembang pertama antropologi di Indonesia. KML merupakan agenda kegiatan tahunan FKAI yang sudah dilaksanakan sejak lembaga nirlaba ini resmi berdiri pada tahun 2004. Tema yang diangkat dalam acara diskusi yang juga merupakan kuliah umum ini biasanya terkait dengan masalah-masalah aktual yang tengah dihadapi bangsa
You might also like
Press Release: Koentjaraningrat Memorial Lectures XIII/2017
Press Release: Koentjaraningrat Memorial Lectures XIII/2017 Kemajemukan dan Keadilan Kita dibiasakan untuk mengidentikkan kemajemukan dengan kerukunan, harmoni, persatuan. Pada kenyataannya, kemajemukan Indonesia merupakan produk dari kesinambungan sejarah yang tak luput
Koentjaraningrat Memorial Lecture XVI/2019 : PERUBAHAN IKLIM DAN ANTISIPASI PERILAKU BUDAYA UNTUK MASA DEPAN
Dalam kuliah umum ini, dua pembicara akan menyampaikan pandangan masing-masing tentang krisis iklim yang tengah terjadi. Para pembicara diharapkan menyampaikan paparan yang bersifat dialogis, yang memperlihatkan paradoks, kontras, ironi, hambatan,
PANGERAN DIPONEGORO (1785-1855) DAN MASALAH KEPEMIMPINAN NASIONAL
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURE XII/2014 “PANGERAN DIPONEGORO (1785-1855) DAN MASALAH KEPEMIMPINAN NASIONAL” Bulan Maret 2014 lalu, terbit sebuah buku karya sejarawan Peter Carey. Judulnya Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855). Penerbitannya di
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
VIDEO:
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025
Merawat Tubuh Bangsa: Refleksi Peranan Komunitas dalam Pembangunan
Terimakasih
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!