Kuliah Publik Antropologi – Integrasi Nasional dan Ancaman yang Dihadapi
Buku Program Koentjaraningrat Memorial Lectures XV/2018
Berisi kuliah publik antropologi ‘Integrasi Nasional dan Ancaman yang Dihadapi’
oleh Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra
Sila unduh di Buku Program KML XV 2018
You might also like
MAKALAH & RUMUSAN Koentjaraningrat Memorial Lectures XII/2015: NARKOBA, SEKSUALITAS & POLITIK
Koentjaraningrat Memorial Lectures XII/2015: NARKOBA, SEKSUALITAS DAN POLITIK Kamis, 15 Oktober 2015, Auditorium Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia – Depok MAKALAH DAN RUMUSAN Pembicara Kunci: Prof. Dr. Laurentius Dyson, Narkoba, Seksualitas dan Politik Sesi Pertama
Eskatologi Sebagai Kritik Kebudayaan
Melihat kehidupan bersama, kehidupan sosial dan politis serta segala yang berdiri di atasnya, melihat peradaban itu sendiri, dari sudut pandang linear-progresif yang selama ini didikte oleh modernitas, dengan seketika berbalik
Dari Multikulturalisme Kolonial ke Kolonialisme Multikultural
Dari Multikulturalisme Kolonial ke Kolonialisme Multikultural Oleh Hilmar Farid Di Indonesia sendiri, politik kemajemukan budaya sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak era kolonial. Kolonialisme Belanda dibangun di atas dasar pertimbangan
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
VIDEO:
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025
Merawat Tubuh Bangsa: Refleksi Peranan Komunitas dalam Pembangunan
Terimakasih
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!