Panduan Pemesanan Sertifikat Elektronik KML XVIII/2021
Pastikan nama lengkap anda tertulis pada daftar hadir.
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengisi daftar hadir pada saat acara berlangsung.
Biaya Sertifikat Elektronik Rp. 20.000
Silakan pilih metode pembayaran berikut:
- GoPay atau OVO atas nama Bintang Y Soepoetro dengan memindai QR code berikut atau melalui nomor 08129484957.
- Transfer Bank BCA 8691404617 atas nama Bintang Yasser Soepoetro
- Transfer Bank Mandiri 1240009741035 atas nama Bintang Yasser Soepoetro
Kirimkan bukti transfer ke email yayasan.fkai@gmail.com.
Mohon tulis keterangan apabila nama pengirim pembayaran berbeda dengan nama peserta.
You might also like
DARURAT KEINDONESIAAN
Gerakan Antropolog Untuk Indonesia Yang Bineka dan Inklusif “Berbagai pertanda jelas memperlihatkan nilai-nilai keindonesiaan kita, termasuk semboyan kebangsaan “Bhinneka Tunggal Ika”, terus menerus digerus.” Pengamatan itulah yang memicu hampir 300
Rumusan Diskusi Panel: Darurat Keindonesiaan dalam Intoleransi
Rumusan Diskusi Panel Gerakan Antropolog untuk Indonesia yang Bineka dan Inklusif “Darurat Keindonesiaan dalam Intoleransi” Kamis, 23 Desember 2016 Wahid Institute, Jakarta Narasumber: Prof. Dr. Sulistyowati Irianto Dr. Tri Noegroho
Buku Program dan Makalah Koentjaraningrat Memorial Lectures XVII/2020
Koentjaraningrat Memorial Lectures XVII/2020: Menerawang Peradaban dan Kemanusiaan Pasca Pandemi Covid19 telah dilaksanakan pada Rabu, 30 September 2020, 14:00 – 16:30 WIB. Terima kasih kepada para peserta atas kehadiran dan
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
VIDEO:
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025
Merawat Tubuh Bangsa: Refleksi Peranan Komunitas dalam Pembangunan
Terimakasih
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!