TIONGHOA MEDAN oleh Mariana Makmur
Buku ini membahas formasi (pembentukan) identitas kultural Tionghoa Medan Masa Orde Baru dan Reformasi. Pemerintahan Orde Baru menerapkan berbagai kebijakan dan memainkan peran penting dalam membangun identitas kultural orang Tionghoa. Kebijakan asimilasi diterapkan sebagai solusi terhadap masalah Tionghoa yaitu dengan menghapus dan membongkar pilar-pilar identitas etnis Tionghoa. Kebijakan negara ini tertuang dalam Inpres No. 14/1967, tanggal 6 Desember 1967, dan Surat Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966. Kebijakan tersebut melarang orang-orang Tionghoa di Indonesia mengekspresikan di hadapan publik berbagai hal berkaitan dengan aktivitas kultural Tionghoa, seperti melaksanakan kegiatan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa, serta menghimbau agar mengganti nama perorangan dan nama keluarga Tionghoa dengan nama Indonesia.
Setelah peristiwa Mei 1998 dan runtuhnya rezim Orde Baru, perlakuan negara terhadap orang Tionghoa berubah, dengan terbitnya berbagai kebijakan pemerintah yang memberikan pengakuan terhadap status orang Tionghoa. Era Reformasi memberikan kebebasan berekspresi terhadap berbagai aspek identitas etnis dan kultural yang sebelumnya dilarang. Keppres no.6 tahun 2000, dikeluarkan untuk mencabut Inpres No. 14/1967, sehingga orang Tionghoa dapat dengan bebas menampilkan identitas kulturalnya, yang sebelumnya harus disembunyikan, dan atau dihilangkan di hadapan publik.
Identitas kultural yang diekspresikan tersebut menggambarkan bahwa kultural Tionghoa Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari budaya masyarakat lainnya dan merupakan bagian dari keragaman etnik yang memperkaya budaya di Indonesia sebagai bagian dari masyarakat yang multi-etnik.
Temuan lapangan menunjukkan identitas kultural orang Tionghoa di Medan terlihat menguat dalam sejumlah aspek pada era Reformasi. Dengan perspektif psikokultural yang dikemukakan de Vos dan Romanucci-Ross (2006), ditemukan bagaimana masyarakat Tionghoa Medan, mempertahankan dan melestarikan identitas primordialnya. Bagaimana identitas etnis memengaruhi perilaku setiap warga masyarakat, dengan melihat adanya perasaan subjektif yang berkaitan dengan kepemilikan kelompok.
Selamat kepada Ibu Dr. Mariana Makmur, MA. atas penerbitan buku Tionghoa Medan. FKAI cukup bangga bekerjasama dengan menerbitkan hasil penelitian desertasi beliau di Universitas Sumatera Utara.
Kami akan menginformasikan kembali mengenai distribusi buku ini. Sementara ini silakan hubungi kami untuk informasi terbaru di info@fkai.org
You might also like
Video Koentjaraningrat Memorial Lectures XVII/2020
Silakan juga simak video secara langsung di tautan YouTube ini https://www.youtube.com/watch?v=k7u2EyPQGfs&t=6331s atau di Halaman Facebook FKAI: https://fb.watch/13lrhkYhTU/
PERAN INDONESIA DAN ANTISIPASI KULTURAL DALAM PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
Dr. Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir atau lebih dikenal Dr. Kartini Sjahrir, adalah Penasihat Senior Bidang Perubahan Iklim di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Republik Indonesia. Ia juga representasi Indonesia
Eskatologi Sebagai Kritik Kebudayaan
Melihat kehidupan bersama, kehidupan sosial dan politis serta segala yang berdiri di atasnya, melihat peradaban itu sendiri, dari sudut pandang linear-progresif yang selama ini didikte oleh modernitas, dengan seketika berbalik
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
*Undangan Forum Diskusi Rabu #008 : Launching dan Bedah Buku “Tionghoa Medan"*
Merupakan kebahagiaan kami untuk *Launching sekaligus Bedah Buku “Tionghoa Medan”* yang di tulis oleh *Dr. Mariana Makmur, MA*, sebagai Dosen Antropologi Sosial - FISIP USU sekaligus Peneliti ETNOGRAFIK Research Center Universitas Sumatera Utara (ERC USU).
Kegiatan ini bertujuan, mengenalkan Buku “Tionghoa Medan” sebagai salah satu karya yang dihasilkan dari proses berpengetahuan oleh penulis dan memahami posisi dan kontribusi buku ini bagi pemahaman mengenai etnisitas, identitas kultural, pluralisme dan ke Indonesiaan, baik secara akademik maupun dalam konteks kebijakan.
Kegiatan ini di inisiasi kolaborasi AAI Pengda Sumut dengan Program Studi Antropologi Sosial FISIP USU, ERC USU, S2-S3 Studi Pembangunan USU, S2 Sekolah Pascasarjana Antropologi Sosial - UNIMED, dan ARTIKULA. Kegiatan akan dilaksanakan pada:
Hari / Tanggal : Rabu / 29 Oktober 2025,
Waktu : Pukul 10.00 - 12.30 Wib
Tempat : Zoom Meeting, us05web.zoom.us/j/88931596369?pwd=sC7raLIgL1Zk2OtkUvsMWBHrc58e9M.1
Menghadirkan :
1. Penulis Buku, *Dr. Mariana Makmur, MA*, Dosen Antropologi Sosial, FISIP USU dan Peneliti ERC USU
2. Pembedah I, *J.Anto*, Aktifis, Wartawan Senior, Penulis, Pemerhati Tionghoa
3. Pembedah II, *Geger Riyanto, Ph.D*, Dosen Antropologi FISIP Universitas Indonesia
4. Kegiatan akan di moderasi oleh *Dr. Saruhum Rambe, M.Si*, Dosen Antropologi Sosial, FISIP USU dan Peneliti ERC USU
Silahkan melakukan registrasi di forms.gle/jfFn1CqyLwchGLDt9. Sampai ketemu di arena diskusi.
Panitia Bersama
*Forum Diskusi Rabu#008*
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!