Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Alat Tukar Menukar
Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Alat Tukar Menukar
oleh : Purwadi Soeriadiredja
Ada sesuatu yang dibutuhkan tidak selamanya dipunyai oleh tiap orang, oleh karenanya harus diusahakan dari orang lain. Bila seseorang membutuhkan kain tenun ikat, maka ia dapat pergi kepada orang yang mempunyainya dengan tukaran ternak atau benda mas perak. Sebaliknya bila membutuhkan hewan ternak atau emas perak, maka ia bisa pergi kepada orang yang mempunyainya dengan tukaran kain tenun ikat. Nilai barang-barang yang ditukarkan biasanya tergantung pada kualitas barang-barang itu dan didasarkan pada kesepakatan bersama antara orang-orang yang hendak tukar menukar.
Tulisan ini pernah dipaparkan pada diskusi dalam rangkain kegiatan Tenun Ikat Sumba: Warisan Budaya Yang Menembus Zaman, Kamis, 17 Oktober 2013, Museum Tekstil Jakarta.
Photo: http://thetrailerparkhomesteader.blogspot.co.id/2013/12/a-brief-thought-on-bartering-after-shtf.html
You might also like
Napak Tilas Kejayaan Batavia
KAWASAN KOTA TUA Napak Tilas Kejayaan Batavia Terletak di kawasan Kota Tua Jakarta, tempat sejarah awal berdirinya Kota Jakarta. Pada awalnya bernama Sunda Kelapa, yang merupakan pelabuhan Kerajaan Pajajaran. Setelah
Kain Tenun Ikat: Adat Istiadat Sumba
Kain Tenun Ikat: Adat Istiadat Sumba Kain merupakan sumber kebutuhan utama dan tidak ada habisnya selama tradisi atau adat setempat masih dilakukan. Kain-kain Sumba khususnya ditampilkan di dalam upacara-upacara adat,
Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Busana Adat
Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Busana Adat oleh : Purwadi Soeriadiredja Tujuan utama dari pembuatan kain, baik hinggi maupun lau, ialah untuk dipakai oleh pria atau wanita sebagai alat untuk
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
VIDEO:
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025
Merawat Tubuh Bangsa: Refleksi Peranan Komunitas dalam Pembangunan
Terimakasih
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!