Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Barang Hadiah
Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Barang Hadiah
oleh : Purwadi Soeriadiredja
Memberi hadiah, baik kepada orang-orang yang masih ada hubungan kerabat maupun kepada orang-orang yang bukan kerabat, merupakan suatu hal yang biasa dilakukan orang Sumba. Barang-barang yang dihadiahkan umumnya berupa kain selimut atau kain sarung. Ada kalanya pula berupa benda-benda mas perak atau hewan ternak. Kain-kain tenun dihadiahkan bukan pada setiap saat, melainkan bila ada peristiwa-peristiwa penting seperti pada kelahiran seorang anak, perkawinan, kematian, atau dihadiahkan kepada orang-orang yang dianggap berjasa dan kepada tamu-tamu yang dihormati. Untuk pria dihadiahkan kain selimut, sedangkan untuk wanita dihadiahkan kain sarung.
Tulisan ini pernah dipaparkan pada diskusi dalam rangkain kegiatan Tenun Ikat Sumba: Warisan Budaya Yang Menembus Zaman, Kamis, 17 Oktober 2013, Museum Tekstil Jakarta.
You might also like
Koentjaraningrat: Masyarakat Modern
Koentjaraningrat: Masyarakat Modern oleh Ben White Kita harus menempatkan Pak Koen dan tulisannya pada zaman itu Apa itu moderenitas? Modern itu apa sebenarnya artinya? orang-orang kaya baru di jakarta secara
Napak Tilas Kejayaan Batavia
KAWASAN KOTA TUA Napak Tilas Kejayaan Batavia Terletak di kawasan Kota Tua Jakarta, tempat sejarah awal berdirinya Kota Jakarta. Pada awalnya bernama Sunda Kelapa, yang merupakan pelabuhan Kerajaan Pajajaran. Setelah
Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Busana Adat
Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Busana Adat oleh : Purwadi Soeriadiredja Tujuan utama dari pembuatan kain, baik hinggi maupun lau, ialah untuk dipakai oleh pria atau wanita sebagai alat untuk
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
VIDEO:
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025
Merawat Tubuh Bangsa: Refleksi Peranan Komunitas dalam Pembangunan
Terimakasih
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!