Merawat Tubuh Bangsa: Refleksi Peranan Komunitas dalam Pembangunan
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025
Selasa, 2 Desember 2025 Pukul 09.00-12.00 WIB, Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP, Universitas Indonesia
Koentjaraningrat Memorial Lectures (KML) tahun ini bertujuan merefleksikan peran dan posisi antropolog Indonesia di tengah program-program pembangunan yang semakin mengintegrasikan manusia dan komunitasnya ke dalam logika teknokratik. Kali ini kami menawarkan konsep care menjadi kunci untuk membaca ulang sejarah keterlibatan antropolog dalam program pembangunan. Care memberi bahasa baru bagi tradisi panjang antropologi Indonesia yang sejak awal berakar pada praktik lapangan, kerja kedekatan, dan tanggung jawab sosial terhadap komunitas yang didampinginya. Jika dulu antropologi berkontribusi pada membangun manusia dalam kerangka teknokratik pembangunan, kini tantangannya adalah bagaimana “merawat tubuh bangsa”, menjaga kehidupan sosial, ekologis, dan moral bangsa melalui etika perawatan (ethic of care) yang lahir dari kedekatan, empati, dan tanggung jawab.
“Tubuh bangsa” menjadi medan intervensi: manusia dipandang sebagai aset pembangunan ketika berhasil, atau sebagai beban ketika gagal. Tema “Merawat Tubuh Bangsa” mengajak kita meninjau kembali warisan Koentjaraningrat tentang mentalitet pembangunan, serta mendiagnosis bagaimana logika pembangunan hari ini dijalankan, dikritik, dan diimajinasikan ulang melalui antropologi.
Koentjaraningrat Memorial Lecture XXII/2025 kali ingin berupaya untuk mengajukan refleksi kritis dan etis: bagaimana antropolog memahami dan bekerjasama dengan komunitas masyarakat yang menjadi subyek risetnya dalam upaya pembangunan? Sehingga, etnografi perlu dibayangkan kembali sebagai alat pembebasan, sebuah cara untuk “merawat” tubuh sosial bangsa.
Pendaftaran: https://bit.ly/daftar_KML2025 – Info: info@fkai.org, +628129484957
Pembicara:
- Dr. Scott Guggenheim – Antropolog dan teknokrat; pelaku kunci dalam proyek PNPM dan pembangunan berbasis masyarakat. Kini beliau aktif sebagai Director of Policy Labs di Georgetown University. Fokus: Refleksi atas pengalaman keterlibatan antropolog dalam desain kebijakan pembangunan.
- Dr. Mia Siscawati – Antropolog dan aktivis; Pengajar Program Studi Kajian Gender
Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia. Fokus: Membaca dinamika dan variasi ruang kerja antropolog (akademik, NGO, advokasi), serta isu keberpihakan dan etika dalam praktik antropologi terapan. - Dr. Hestu Prahara – Antropolog dan Pengajar Antropologi tentang Pembangunan
Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Fokus: Analisis etnografis tentang logika teknokratik dan beban antropologi terapan di Indonesia.
Moderator: Iwan Meulia Pirous, MA. Pegiat Forum Kajian Antropologi Indonesia
Penyelenggara: Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI) bersama Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Didukung oleh American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) – Fullbright Indonesia
You might also like
DIPONEGORO, PERANG JAWA, DAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
DIPONEGORO, PERANG JAWA, DAN KEPEMIMPINAN NASIONAL Pangeran Diponegoro, putra Sultan Hamengku Buwono III dan kakak Sultan Hamengku Buwono IV dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat, adalah pemimpin Perang Jawa atau Perang Diponegoro
Geger Riyanto: Kesenjangan dan Kebencian dalam Relasi antar-Kelompok di Indonesia
Abstrak Kesenjangan dan Kebencian dalam Relasi antar-Kelompok di Indonesia Dalam presentasi ini, saya ingin berargumentasi bahwa identitas, tradisi, atribut kultural bukanlah warisan paripurna dari masa silam. Ia merupakan representasi
Dokumentasi Koentjaraningrat Memorial Lectures XII/2025: Makalah dan Video
Video kuliah umum dapat disimak di Youtube channel Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Silakan klik untuk simak Koentjaraningrat Memorial Lecture tahun ini berupaya menghidupkan
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
Buku ini membahas tentang budaya dan tradisi orang Tionghoa di Kota Medan. Sangat menarik untuk dibahas. Di antaranya mengupas terbentuknya masyarakat multikultural di Kota Medan, aktivitas sosial, religi, ekonomi, pendidikan, dan politik Tionghoa Medan.
Seperti yang diketahui, banyak kosakata dan budaya Hokkian yang terserap ke dalam pergaulan sehari-hari, misalnya kata lu, gua, cepek, goceng, angpau, cuan, toko, tauke, tukang, becak, bakmi, siomay, tauco, baju koko, kebaya encim, dan masih banyak lagi.
Selain itu, buku ini juga membeberkan rahasia sukses Tionghoa Medan dalam dunia bisnis, yaitu mengandalkan jejaring bisnis. Jejaring bisnis bisa terbentuk lewat Guānxì (relasi/hubungan), seperti menjaga nama baik, menjaga “muka”, menjaga hubungan jangka panjang, asas resiprositas, dan lain-lain. Guānxì juga memperkuat lagi jejaring bisnis. Lalu dipadukan dengan kiasu (takut kalah) yang positif, weiji (jeli menangkap peluang saat krisis) dan 6C (cengli, cuan, cincai, ciak, ciok dan cau) untuk mencapai sukses.
Bagaimana dengan dunia politik? Setelah Reformasi 1998, orang Tionghoa mulai aktif menghidupkan lagi perkumpulan sosial, a.l. PSMTI (1998), dan INTI (1999). Beberapa anggotanya bergabung dengan partai politik nasional, antara lain: PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Tionghoa Medan juga aktif melakukan bakti sosial lintas etnik dan agama, yang merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pada sesama. Sangatlah mulia mencari kesamaan, bukan mencari-cari perbedaan, sehingga keharmonisan berbangsa dan persatuan nasional akan terwujud.
Selamat kepada Ibu Dr. Mariana Makmur, MA. atas penerbitan buku Tionghoa Medan. FKAI cukup bangga bekerjasama dengan menerbitkan hasil penelitian desertasi beliau di Universitas Sumatera Utara.
Kami akan menginformasikan kembali mengenai distribusi buku ini. Sementara ini silakan hubungi kami untuk informasi terbaru di info@fkai.org
Selamat Mariana dan FKAI Medan
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!