[MAKALAH] Koentjaraningrat Memorial Lectures XIII/2017: KEMAJEMUKAN DAN KEADILAN
[MAKALAH]
Koentjaraningrat Memorial Lectures XIII/2017: KEMAJEMUKAN DAN KEADILAN
Pembicara
Pembicara Kunci: Hilmar Farid, Ph.D., Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Kemajemukan dan Keadilan. Unduh: KML 2017_Makalah_Hilmar Farid_Kemajemukan dan Keadilan
- Prof. Herawati Sudoyo, Ph.D., Lembaga Biologi Molekular Eijkman
Asal Usul Keanekaragaman Manusia Indonesia. Unduh:
https://drive.google.com/open?id=0ByyosZdySAbXbXE3UkpMODViOGM - Yudi Latif, Ph.D, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
Pancasila: Ideologi Inklusif bagi Kemajemukan Indonesia. Unduh: KML 2017_Makalah_Yudi Latif_Pancasila Ideologi Inklusif Kemajemukan Indonesia - Geger Riyanto, MA, Forum Kajian Antropologi Indonesia
Pelampiasan yang Salah, Dasar yang Benar: Politik Identitas dan Imajinasi Ketidakadilan di Indonesia
Unduh: KML 2017_Makalah_Geger Riyanto_Pelampiasan yang Salah, Dasar yang Benar
Rumusan oleh Iwan M Pirous, MA dapat diunduh di post ‘Rumusan’
kontak: info@fkai.org
You might also like
Kebudayaan Nasional Tentukan Integrasi Bangsa
Oleh LARASWATI ARIADNE ANWAR 20 Oktober 2018 Foto : https://jateng.tribunnews.com/2017/09/17/menyimak-metodologi-penelitian-prof-dr-heddy-shri-ahimsa-antropolog-ugm KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada Heddy Shri Ahimsa-Putra (berdiri) menjelaskan pemikiran Koentjaraningrat terkait integrasi bangsa Indonesia
Koentjaraningrat Memorial Lecture XIV/2017: MASA DEPAN KEBINEKAAN INDONESIA
oleh Prof. Dr. S. Budhisantosa, Guru Besar Antropologi (Emeritus) Universitas Indonesia Semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari kekuasaan kolonial telah berhasil mempersatukan penduduk kepulauan Nusantara menjadi satu bangsa dan mendirikan
Koentjaraningrat Memorial Lecture XVI/2019 : PERUBAHAN IKLIM DAN ANTISIPASI PERILAKU BUDAYA UNTUK MASA DEPAN
Dalam kuliah umum ini, dua pembicara akan menyampaikan pandangan masing-masing tentang krisis iklim yang tengah terjadi. Para pembicara diharapkan menyampaikan paparan yang bersifat dialogis, yang memperlihatkan paradoks, kontras, ironi, hambatan,
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
VIDEO:
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025
Merawat Tubuh Bangsa: Refleksi Peranan Komunitas dalam Pembangunan
Terimakasih
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!