[MAKALAH] Koentjaraningrat Memorial Lectures XIII/2017: KEMAJEMUKAN DAN KEADILAN
[MAKALAH]
Koentjaraningrat Memorial Lectures XIII/2017: KEMAJEMUKAN DAN KEADILAN
Pembicara
Pembicara Kunci: Hilmar Farid, Ph.D., Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Kemajemukan dan Keadilan. Unduh: KML 2017_Makalah_Hilmar Farid_Kemajemukan dan Keadilan
- Prof. Herawati Sudoyo, Ph.D., Lembaga Biologi Molekular Eijkman
Asal Usul Keanekaragaman Manusia Indonesia. Unduh:
https://drive.google.com/open?id=0ByyosZdySAbXbXE3UkpMODViOGM - Yudi Latif, Ph.D, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
Pancasila: Ideologi Inklusif bagi Kemajemukan Indonesia. Unduh: KML 2017_Makalah_Yudi Latif_Pancasila Ideologi Inklusif Kemajemukan Indonesia - Geger Riyanto, MA, Forum Kajian Antropologi Indonesia
Pelampiasan yang Salah, Dasar yang Benar: Politik Identitas dan Imajinasi Ketidakadilan di Indonesia
Unduh: KML 2017_Makalah_Geger Riyanto_Pelampiasan yang Salah, Dasar yang Benar
Rumusan oleh Iwan M Pirous, MA dapat diunduh di post ‘Rumusan’
kontak: info@fkai.org
You might also like
Kuliah Publik Antropologi – Integrasi Nasional dan Ancaman yang Dihadapi
Buku Program Koentjaraningrat Memorial Lectures XV/2018 Berisi kuliah publik antropologi ‘Integrasi Nasional dan Ancaman yang Dihadapi’ oleh Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra Sila unduh di Buku Program KML XV 2018
Membangun Kehidupan dari Reruntuhan: Nilai, Ekonomi-Ekonomi Kemanusiaan dan Pertalian Sosial di Tengah Pandemi
Imam Ardhianto, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ada yang salah dengan cara kita membicarakan pandemi. Semenjak bermulanya pandemi Covid-19, pemerintahan di seluruh dunia memperdebatkan apakah sebaiknya pemerintah dan
PANGERAN DIPONEGORO (1785-1855) DAN MASALAH KEPEMIMPINAN NASIONAL
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURE XII/2014 “PANGERAN DIPONEGORO (1785-1855) DAN MASALAH KEPEMIMPINAN NASIONAL” Bulan Maret 2014 lalu, terbit sebuah buku karya sejarawan Peter Carey. Judulnya Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855). Penerbitannya di
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
Buku ini membahas tentang budaya dan tradisi orang Tionghoa di Kota Medan. Sangat menarik untuk dibahas. Di antaranya mengupas terbentuknya masyarakat multikultural di Kota Medan, aktivitas sosial, religi, ekonomi, pendidikan, dan politik Tionghoa Medan.
Seperti yang diketahui, banyak kosakata dan budaya Hokkian yang terserap ke dalam pergaulan sehari-hari, misalnya kata lu, gua, cepek, goceng, angpau, cuan, toko, tauke, tukang, becak, bakmi, siomay, tauco, baju koko, kebaya encim, dan masih banyak lagi.
Selain itu, buku ini juga membeberkan rahasia sukses Tionghoa Medan dalam dunia bisnis, yaitu mengandalkan jejaring bisnis. Jejaring bisnis bisa terbentuk lewat Guānxì (relasi/hubungan), seperti menjaga nama baik, menjaga “muka”, menjaga hubungan jangka panjang, asas resiprositas, dan lain-lain. Guānxì juga memperkuat lagi jejaring bisnis. Lalu dipadukan dengan kiasu (takut kalah) yang positif, weiji (jeli menangkap peluang saat krisis) dan 6C (cengli, cuan, cincai, ciak, ciok dan cau) untuk mencapai sukses.
Bagaimana dengan dunia politik? Setelah Reformasi 1998, orang Tionghoa mulai aktif menghidupkan lagi perkumpulan sosial, a.l. PSMTI (1998), dan INTI (1999). Beberapa anggotanya bergabung dengan partai politik nasional, antara lain: PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Tionghoa Medan juga aktif melakukan bakti sosial lintas etnik dan agama, yang merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pada sesama. Sangatlah mulia mencari kesamaan, bukan mencari-cari perbedaan, sehingga keharmonisan berbangsa dan persatuan nasional akan terwujud.
Selamat kepada Ibu Dr. Mariana Makmur, MA. atas penerbitan buku Tionghoa Medan. FKAI cukup bangga bekerjasama dengan menerbitkan hasil penelitian desertasi beliau di Universitas Sumatera Utara.
Kami akan menginformasikan kembali mengenai distribusi buku ini. Sementara ini silakan hubungi kami untuk informasi terbaru di info@fkai.org
Selamat Mariana dan FKAI Medan
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!