Sumba Part 1 (Pasola, Uma, & Kain Tenun Ikat Sumba)
Sumba Part 1 – FKAI
fkai.org
Pulau Sumba adalah sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
Pasola:
Permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara dua kelompok yang berlawanan. Pasola merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional yang dilakukan oleh orang Sumba
Uma:
Merupakan tempat tinggal keluarga yang dihuni oleh satu keluarga batih atau lebih. Salah satu tiang uma merupakan tiang pokok yang berfungsi sebagai tempat pemujaan atau penghormatan kepada arwah nenek moyang atau leluhur (Marapu).
Kain Tenun Ikat Sumba:
Kain merupakan sumber kebutuhan utama dan tidak ada habisnya selama tradisi atau adat setempat masih dilakukan. Kain-kain Sumba khususnya ditampilkan di dalam upacara-upacara adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian.
You might also like
PEMIMPIN NASIONAL SEBAGAI RATU ADIL
PEMIMPIN NASIONAL SEBAGAI RATU ADIL Oleh: S. Budhisantoso Pusat Studi Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup UI Selain tekanan sosial, politik dan keamanan akibat pertikaian internal kerabat raja, Gangguan keamanan dan
Peranakan Tionghoa Indonesia
Peranakan Tionghoa Indonesia Menurut catatan sejarah, hubungan antara Tiongkok dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad ke-2 Masehi, pada zaman Dinasti Han. Jauh sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat, para pedagang Tiongkok sudah
Peranakan Historical Timeline
Peranakan Historical Timeline 9th Century A Chinese ship (Junk) relief was carved on the Borobudur wall. This indicates a long historical connection between Chinese merchants and Javanese Kingdoms years before
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
VIDEO:
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025
Merawat Tubuh Bangsa: Refleksi Peranan Komunitas dalam Pembangunan
Terimakasih
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!