Tag "FKAI"

[MAKALAH] Koentjaraningrat Memorial Lectures XIII/2017: KEMAJEMUKAN DAN KEADILAN

KML

[MAKALAH] Koentjaraningrat Memorial Lectures XIII/2017: KEMAJEMUKAN DAN KEADILAN

[MAKALAH] Koentjaraningrat Memorial Lectures XIII/2017: KEMAJEMUKAN DAN KEADILAN Pembicara Pembicara Kunci: Hilmar Farid, Ph.D., Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kemajemukan dan Keadilan. Unduh: KML 2017_Makalah_Hilmar Farid_Kemajemukan dan Keadilan

Press Release: Koentjaraningrat Memorial Lectures XIII/2017

KML2017

Press Release: Koentjaraningrat Memorial Lectures XIII/2017

Press Release: Koentjaraningrat Memorial Lectures XIII/2017 Kemajemukan dan Keadilan Kita dibiasakan untuk mengidentikkan kemajemukan dengan kerukunan, harmoni, persatuan. Pada kenyataannya, kemajemukan Indonesia merupakan produk dari kesinambungan sejarah yang tak luput

Hilmar Farid: The Challenge of Reform under the Jokowi Presidency

KML2017

Hilmar Farid: The Challenge of Reform under the Jokowi Presidency

The Challenge of Reform under the Jokowi Presidency Abstract While it is a cliché to say any reform faces a multitude of challenges that cannot be reduced to one single

Herawati Sudoyo: Asal Usul Keanekaragaman Manusia Indonesia

Agenda

Herawati Sudoyo: Asal Usul Keanekaragaman Manusia Indonesia

Asal Usul Keanekaragaman Manusia Indonesia Abstrak Sejarah hunian pertama manusia modern di kepulauan Asia Tenggara masih tetap menjadi topik perdebatan hangat. Dua model telah digunakan untuk menerangkan migrasi berurutan yang

Yudi Latif: Pancasila Ideologi Influsif Kemajemukan Indonesia

KML

Yudi Latif: Pancasila Ideologi Influsif Kemajemukan Indonesia

PANCASILA IDEOLOGI INFLUSIF KEMAJEMUKAN INDONESIA The accommodation of difference is the essence of true equality (Will Kymlicka, 1996) Abstrak Mestinya kita tidak perlu gundah dengan pluralitas kebangsaan Indonesia. Toh, meminjam

Koentjaraningrat: Perubahan kebudayaan

Kekinian

Koentjaraningrat: Perubahan kebudayaan

Koentjaraningrat: Perubahan kebudayaan PM Laksono Dunia antropologi budaya mengahadapi proses perubahan kebudayaan di indonesia Bagaimana perubahan kebudayaan telah menghasilkan keanekaragaman masyarakat di indonesi Pak Koen melihat setalah perang dunia kita

1
2
3
4
5
6
…
8

fkai_org

80

Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto

Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.

Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.

Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.

Lanjutan di komen

Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto

Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.

Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.

Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.

Lanjutan di komen

Load More Follow on Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

There has been a problem with your Instagram Feed.