MAKALAH & RUMUSAN Koentjaraningrat Memorial Lectures XII/2015: NARKOBA, SEKSUALITAS & POLITIK
Koentjaraningrat Memorial Lectures XII/2015: NARKOBA, SEKSUALITAS DAN POLITIK
Kamis, 15 Oktober 2015, Auditorium Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia – Depok
MAKALAH DAN RUMUSAN
Pembicara Kunci: Prof. Dr. Laurentius Dyson, Narkoba, Seksualitas dan Politik
Sesi Pertama
Ignatius Praptoraharjo, Ph.D, Menjadi Pengguna Narkoba
Sari Damar Ratri, M.Sc., Harm Reduction dan Paradoks Penanganan Narkoba di Indonesia
Moderator: Dr. Khaerul Umam Noer
Sesi Kedua
Dr. Phil. Dewi Candraningrum, Negara, Seksualitas dan Pembajakan Narasi Ibu
Hilmar Farid, Ph.D., Perang yang Terlupakan: HIV/AIDS dan Politik di Tanah Papua
Moderator: Irwan M. Hidayana. Ph.D.
Rumusan Kuliah oleh Hestu Prahara, M.Sc.
Rumusan Kuliah Umum Koentjaraningrat Memorial Lectures XII/2015: NARKOBA, SEKSUALITAS & POLITIK
Informasi: info@fkai.org
You might also like
Koentjaraningrat Memorial Lecture XIV/2017: MASA DEPAN KEBINEKAAN INDONESIA
oleh Prof. Dr. S. Budhisantosa, Guru Besar Antropologi (Emeritus) Universitas Indonesia Semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari kekuasaan kolonial telah berhasil mempersatukan penduduk kepulauan Nusantara menjadi satu bangsa dan mendirikan
Kemajemukan dan Politik Kebudayaan Nasional
Kemajemukan dan Politik Kebudayaan Nasional oleh: Hilmar Farid Bagaimana memastikan agar politik rekognisi dan politik redistribusi bisa berjalan seiring dalam konteks keindonesiaan? Kebijakan budaya macam apa yang harus dimajukan agar
Diskusi Buku dan Pemutaran Film Etnografi Orang Hubula, Papua
Forum Kajian Antropologi Indonesia mengajak rekan-rekan untuk ikut berdiskusi dan menonton film etnografi mengenai Orang Hubula oleh Saudari Yulia Sugandi, Ph.D. Rekan-rekan juga sudah dapat mendapatkan buku Orang Hubula di
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
Buku ini membahas tentang budaya dan tradisi orang Tionghoa di Kota Medan. Sangat menarik untuk dibahas. Di antaranya mengupas terbentuknya masyarakat multikultural di Kota Medan, aktivitas sosial, religi, ekonomi, pendidikan, dan politik Tionghoa Medan.
Seperti yang diketahui, banyak kosakata dan budaya Hokkian yang terserap ke dalam pergaulan sehari-hari, misalnya kata lu, gua, cepek, goceng, angpau, cuan, toko, tauke, tukang, becak, bakmi, siomay, tauco, baju koko, kebaya encim, dan masih banyak lagi.
Selain itu, buku ini juga membeberkan rahasia sukses Tionghoa Medan dalam dunia bisnis, yaitu mengandalkan jejaring bisnis. Jejaring bisnis bisa terbentuk lewat Guānxì (relasi/hubungan), seperti menjaga nama baik, menjaga “muka”, menjaga hubungan jangka panjang, asas resiprositas, dan lain-lain. Guānxì juga memperkuat lagi jejaring bisnis. Lalu dipadukan dengan kiasu (takut kalah) yang positif, weiji (jeli menangkap peluang saat krisis) dan 6C (cengli, cuan, cincai, ciak, ciok dan cau) untuk mencapai sukses.
Bagaimana dengan dunia politik? Setelah Reformasi 1998, orang Tionghoa mulai aktif menghidupkan lagi perkumpulan sosial, a.l. PSMTI (1998), dan INTI (1999). Beberapa anggotanya bergabung dengan partai politik nasional, antara lain: PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Tionghoa Medan juga aktif melakukan bakti sosial lintas etnik dan agama, yang merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pada sesama. Sangatlah mulia mencari kesamaan, bukan mencari-cari perbedaan, sehingga keharmonisan berbangsa dan persatuan nasional akan terwujud.
Selamat kepada Ibu Dr. Mariana Makmur, MA. atas penerbitan buku Tionghoa Medan. FKAI cukup bangga bekerjasama dengan menerbitkan hasil penelitian desertasi beliau di Universitas Sumatera Utara.
Kami akan menginformasikan kembali mengenai distribusi buku ini. Sementara ini silakan hubungi kami untuk informasi terbaru di info@fkai.org
Selamat Mariana dan FKAI Medan
1 Comment
Prof Rusdi Muchtar
Januari 06, 01:39Kenapa tidak mengundang/memberitahukan saya pada acara Mengenang alm Prof Kuntjaraningrat ini. Mohon untuk acara di masa depan, bisa memberitahu/mengundang saya. Kayaknya saya masih menjadi warga alumni Antropologi UI. Malah waku promosi Dr Endang P. tahun lalu, saya ikut sebagai anggota penguji.