Susunan Acara Koentjaraningrat Memorial Lectures XII/2015: NARKOBA, SEKSUALITAS & POLITIK
“… nilai budaya yang berorientasi ke masa depan…, sifat hemat…, hasrat untuk bereksplorasi dan berinovasi…, pandangan hidup yang menilai tinggi achievement dari karya…, nilai budaya yang kurang berorientasi vertikal…, sikap percaya kepada kemampuan sendiri, berdisiplin murni, dan berani bertanggung jawab sendiri. Sifat-sifat itu belum secara mantap berada dalam mentalitas dari sebagian besar bangsa kita.” Koentjaraningrat (1923-1999)
Susunan Acara
08:30 – 09:00 Pendaftaran
Pembukaan
09:00 – 09:10 Pembukaan oleh pembawa acara
09:10 – 09:25 Sekapur Sirih Ketua Forum Kajian Antropologi Indonesia, Mulyawan Karim
09:25 – 09:40 Sambutan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UI, Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc.
Kuliah Umum
09:40 – 10:00 Keynote Speech ‘Narkoba, Seksualitas dan Politik’, Prof. Dr. Laurentius Dyson
10:00 – 10:10 Moderator memulai sesi pertama, Moderator: Dr. Khaerul Umam Noer
10:10 – 10:30 Menjadi Pengguna Narkoba, Ignatius Praptoraharjo, Ph.D
10:30 – 10:50 Harm Reduction dan Paradoks Penanganan Narkoba di Indonesia, Sari Damar Ratri, M.Sc.
10:50 – 12:00 Tanya jawab dan diskusi
12:00 – 13:00 Istirahat makan siang
13:05 – 13:10 Moderator memulai sesi kedua, Moderator: Irwan M. Hidayana, Ph.D
13:10 – 13:30 Negara, Seksualitas dan Pembajakan Narasi Ibu, Dewi Candraningrum, Ph.D
13:30 – 13:50 Perang yang Terlupakan: HIV/AIDS dan Politik di Tanah Papua, Hilmar Farid, Ph.D
13:50 – 14:40 Tanya Jawab dan diskusi
14:40 – 14:50 Rumusan kuliah oleh Hestu Prahara, M.Sc.
14:50 – 15:00 Penutupan oleh pembawa acara
You might also like
Koentjaraningrat Memorial Lectures XII/2015: NARKOBA, SEKSUALITAS DAN POLITIK
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XII/2015 Narkoba, Seksualitas dan Politik Kamis, 15 Oktober 2015, 09.00 – 15.00 Auditorium Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia Latar Belakang Februari 2015 lalu, situs berita Kompas.com mengutip
Koentjaraningrat Memorial Lecture XVI/2019 : PERUBAHAN IKLIM DAN ANTISIPASI PERILAKU BUDAYA UNTUK MASA DEPAN
Dalam kuliah umum ini, dua pembicara akan menyampaikan pandangan masing-masing tentang krisis iklim yang tengah terjadi. Para pembicara diharapkan menyampaikan paparan yang bersifat dialogis, yang memperlihatkan paradoks, kontras, ironi, hambatan,
Nilai Integrasi Nasional Indonesia 8
Oleh ADHI KUSUMAPUTRA 19 Oktober 2018 · 17:50 WIB KOMPAS/HERU SRI KUMORO Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Heddy Shri Ahimsa-Putra menyampaikan kuliah publik antropologi Koentjaraningrat Memorial Lecture XV/2018
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
VIDEO:
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025
Merawat Tubuh Bangsa: Refleksi Peranan Komunitas dalam Pembangunan
Terimakasih
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!