Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Alat Tukar Menukar
Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Alat Tukar Menukar
oleh : Purwadi Soeriadiredja
Ada sesuatu yang dibutuhkan tidak selamanya dipunyai oleh tiap orang, oleh karenanya harus diusahakan dari orang lain. Bila seseorang membutuhkan kain tenun ikat, maka ia dapat pergi kepada orang yang mempunyainya dengan tukaran ternak atau benda mas perak. Sebaliknya bila membutuhkan hewan ternak atau emas perak, maka ia bisa pergi kepada orang yang mempunyainya dengan tukaran kain tenun ikat. Nilai barang-barang yang ditukarkan biasanya tergantung pada kualitas barang-barang itu dan didasarkan pada kesepakatan bersama antara orang-orang yang hendak tukar menukar.
Tulisan ini pernah dipaparkan pada diskusi dalam rangkain kegiatan Tenun Ikat Sumba: Warisan Budaya Yang Menembus Zaman, Kamis, 17 Oktober 2013, Museum Tekstil Jakarta.
Photo: http://thetrailerparkhomesteader.blogspot.co.id/2013/12/a-brief-thought-on-bartering-after-shtf.html
You might also like
Koentjaraningrat: Masyarakat Modern
Koentjaraningrat: Masyarakat Modern oleh Ben White Kita harus menempatkan Pak Koen dan tulisannya pada zaman itu Apa itu moderenitas? Modern itu apa sebenarnya artinya? orang-orang kaya baru di jakarta secara
TENUN IKAT SUMBA: WARISAN BUDAYA YANG MENEMBUS ZAMAN
TENUN IKAT SUMBA: WARISAN BUDAYA YANG MENEMBUS ZAMAN Masyarakat penduduk Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, mengandalkan hidup terutama dari kegiatan bertani atau beternak. Namun, menenun kain adalah mata pencaharian lain yang
PENGARUH KEBUDAYAAN PERANAKAN PADA CORAK HIAS BATIK PESISIRAN
PENGARUH KEBUDAYAAN PERANAKAN PADA CORAK HIAS BATIK PESISIRAN Oleh: Notty J Mahdi Forum Kajian Antropologi Indonesia Museum Tekstil, 21 Maret 2017 Batik Pesisiran adalah batik yang dihasilkan di daerah pesisir
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
Buku ini membahas tentang budaya dan tradisi orang Tionghoa di Kota Medan. Sangat menarik untuk dibahas. Di antaranya mengupas terbentuknya masyarakat multikultural di Kota Medan, aktivitas sosial, religi, ekonomi, pendidikan, dan politik Tionghoa Medan.
Seperti yang diketahui, banyak kosakata dan budaya Hokkian yang terserap ke dalam pergaulan sehari-hari, misalnya kata lu, gua, cepek, goceng, angpau, cuan, toko, tauke, tukang, becak, bakmi, siomay, tauco, baju koko, kebaya encim, dan masih banyak lagi.
Selain itu, buku ini juga membeberkan rahasia sukses Tionghoa Medan dalam dunia bisnis, yaitu mengandalkan jejaring bisnis. Jejaring bisnis bisa terbentuk lewat Guānxì (relasi/hubungan), seperti menjaga nama baik, menjaga “muka”, menjaga hubungan jangka panjang, asas resiprositas, dan lain-lain. Guānxì juga memperkuat lagi jejaring bisnis. Lalu dipadukan dengan kiasu (takut kalah) yang positif, weiji (jeli menangkap peluang saat krisis) dan 6C (cengli, cuan, cincai, ciak, ciok dan cau) untuk mencapai sukses.
Bagaimana dengan dunia politik? Setelah Reformasi 1998, orang Tionghoa mulai aktif menghidupkan lagi perkumpulan sosial, a.l. PSMTI (1998), dan INTI (1999). Beberapa anggotanya bergabung dengan partai politik nasional, antara lain: PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Tionghoa Medan juga aktif melakukan bakti sosial lintas etnik dan agama, yang merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pada sesama. Sangatlah mulia mencari kesamaan, bukan mencari-cari perbedaan, sehingga keharmonisan berbangsa dan persatuan nasional akan terwujud.
Selamat kepada Ibu Dr. Mariana Makmur, MA. atas penerbitan buku Tionghoa Medan. FKAI cukup bangga bekerjasama dengan menerbitkan hasil penelitian desertasi beliau di Universitas Sumatera Utara.
Kami akan menginformasikan kembali mengenai distribusi buku ini. Sementara ini silakan hubungi kami untuk informasi terbaru di info@fkai.org
Selamat Mariana dan FKAI Medan
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!