PENGARUH KEBUDAYAAN PERANAKAN PADA CORAK HIAS BATIK PESISIRAN
PENGARUH KEBUDAYAAN PERANAKAN PADA CORAK HIAS BATIK PESISIRAN
Oleh: Notty J Mahdi
Forum Kajian Antropologi Indonesia
Museum Tekstil, 21 Maret 2017
Batik Pesisiran adalah batik yang dihasilkan di daerah pesisir utara dan selatan pulau Jawa hingga batik yang dihasilkan di Bengkulu, Jambi, dan Sungai Liek – Sumatra Barat Ragam hias batik Pesisiran lebih bebas karena tidak mengacu pada patokan alam pikiran keraton dan mendapat pengaruh dari berbagai pedagang yang datang dari luar Indonesia seperti pedagang dari Tiongkok dan Arab.
Batik Pesisiran lebih merupakan batik niaga karena batik ini diperdagangkan untuk mendapatkan sedikit uang saat menunggu masa panen, karena pekerjaan membatik adalah pekerjaan sambilan bagi para wanitanya.
Batik Pesisiran, dibuat atas permintaan para pembeli, sehingga corak hias lebih dinamis, pemakaiannya pun tidak terbatas pada kalangan tertentu seperti batik Kraton, karena batik Pesisiran merupakan komoditi dagang wong cilik yang diperdagangkan di pasar lokal, pasar antar kota hingga antar pulau bahkan ke luar negeri.
Batik sebagai salah satu contoh Akulturasi kebudayaan
Batik Pesisir dipakai oleh para gadis peranakan
Lokasi : Rumah peranakan di Ciampea, Bogor
Kebudayaan peranakan memberikan pengaruh pada corak hias batik pesisir yaitu simbol dalam kepercayaan Tionghoa yang berakar pada Taoism, Kongfusianism dan Budhisme, seperti bangau, teratai, ikan, merak, naga sebagai corak hias utama dan corak hias geometris seperti banji sebagai latar batik itu atau kosong dengan isen isen bunga kecil seperti bunga jeruk atau daun semanggi.
Corak hias batik Pesisiran pun beragam dan bebas.
- Pedagang muslim memberi corak khusus pada corak hias batik yang bernuansa Islami dengan warna warna yang khas seperti hijau dan biru (batik besurek Bengkulu, batik Pekalongan Rifaiyah).
- Pedagang Tionghoa turut meramaikan perdagangan batik ini sehingga muncul istilah batik Peranakan
You might also like
Napak Tilas Kejayaan Batavia
KAWASAN KOTA TUA Napak Tilas Kejayaan Batavia Terletak di kawasan Kota Tua Jakarta, tempat sejarah awal berdirinya Kota Jakarta. Pada awalnya bernama Sunda Kelapa, yang merupakan pelabuhan Kerajaan Pajajaran. Setelah
Koentjaraningrat Memorial Lectures XV/2018: INTEGRASI NASIONAL DAN ANCAMAN YANG DIHADAPI
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia sudah sering menghadapi berbagai ancaman disintegrasi. Merespon kenyataan sejarah ini, Prof. Koentjaraningrat, guru besar pertama antropologi Indonesia, memandang penting hadirnya integrasi nasional dalam proses yang terus
PROGRAM BOOK: Koentjaraningrat Memorial Lectures XIII/2017
DOWNLOAD PROGRAM BOOK Sejak akhir tahun 2016 lalu dinamika sosial di Tanah Air berkembang ke arah yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Muncul ke permukaan sebuah gerakan sosial-politik yang, akibat pembiaran,
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
VIDEO:
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025
Merawat Tubuh Bangsa: Refleksi Peranan Komunitas dalam Pembangunan
Terimakasih
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!