Kemajemukan Indonesia
Ideologi Inklusif Kemajemukan Indonesia
Oleh: Yudi Latif
Mestinya kita tidak perlu gundah dengan pluralitas kebangsaan Indonesia. Toh, meminjam ungkapan Albert Einstein, Tuhan tidak sedang “bermain dadu” dalam desain penciptaan negeri ini sebagai negeri multikultural. Keragaman tidak selalu berakhir dengan pertikaian asal tersedia sistem pengelolaan yang tepat. Kita juga tidak perlu terobsesi dengan homogenisasi kebangsaan, karena keseragaman bukanlah jaminan kedamaian dan kesejahteraan.
Pada kenyataannya, realitas sejagad kontemporer menunjukkan hanya sedikit negara yang terdiri dari satu kelompok etno-kultural. Pada umumnya, negara modern merupakan negara dengan aneka suku-bangsa (polietnik). Bahkan, suatu negara dengan ragam kebangsaan pun hadir di pelbagai belahan dunia. Sehingga yang terakhir ini lebih tepat dikatakan sebagai “nations-state” ketimbang “nation-state”.
Sebutlah contohnya United Kingdom of Great Britain and Ireland, Perancis dan Canada. Jika orang-orang dari Britania raya ditanya: ‘what is your nationality?, maka jawabannya, bisajadi English, Wales, Scotish atau bahkan Irish. Namun jika ditanya: “what is your citizenship?”, maka jawabannya adalah British. Begitu pun Perancis. Negara ini memungkinkan penduduk dari wilayah bekas jajahannya memperoleh kewarganegaraan Perancis. Akibatnya, Negara ini dihuni oleh warga-negara dengan imajinasi kebangsaan yang beragam. Canada memberi contoh yang tak kalah menariknya. Negara ini tidak hanya bersifat polietnik (polyethnic state) yang mencerminkan keragaman etno-kultural dengan penerimaan yang luas terhadap individu dan keluarga imigran dari berbagai latar budaya. Tetapi juga merupakan negara yang bersifat multinasion (multination state), dalam bentuk federasi dari tiga kelompok bangsa yang berbeda (Inggris, Perancis, dan Aborigin/Indian). Ketiga kelompok ini bisa dikatakan bangsa dalam arti sosiologis karena masing-masing merupakan komunitas historis, menghuni teritori dan pemukiman tertentu, memiliki institusi yang lengkap serta bahasa dan sejarahnya sendiri-sendiri (Kymlicka 1996, 2000).
You might also like
Globalisasi dan Ledakan Pluralitas
Globalisasi dan Ledakan Pluralitas Oleh: Yudi Latif Dengan arus globalisasi yang makin luas cakupannya, dalam penetrasinya, dan instan kecepatannya, setiap negara bukan saja menghadapi potensi ledakan pluralitas dari dalam, melainkan
Antropologi mau kemana?
Antropologi mau kemana? Koentjaraningrat dalam perkembangan ilmu antropologi di Indonesia oleh Ratna Saptari Kita harus menempatkan koentjaraningrat dalam periodenya Apa itu budaya? Bagaimana budaya di konstruksikan? Siapa yang mengkonstruksikannya? Bagaimana
SATU INDONESIA: Suku Bangsa dan Multikulturalisme
SATU INDONESIA: Suku Bangsa dan Multikulturalisme Oleh : Alm. Prof. Dr. Parsudi Suparlan (Guru Besar Antropologi UI) Suku bangsa sebagai golongan sosial yang askritif dan sebagai masyarakat pemilik kebudayaan suku
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
Buku ini membahas tentang budaya dan tradisi orang Tionghoa di Kota Medan. Sangat menarik untuk dibahas. Di antaranya mengupas terbentuknya masyarakat multikultural di Kota Medan, aktivitas sosial, religi, ekonomi, pendidikan, dan politik Tionghoa Medan.
Seperti yang diketahui, banyak kosakata dan budaya Hokkian yang terserap ke dalam pergaulan sehari-hari, misalnya kata lu, gua, cepek, goceng, angpau, cuan, toko, tauke, tukang, becak, bakmi, siomay, tauco, baju koko, kebaya encim, dan masih banyak lagi.
Selain itu, buku ini juga membeberkan rahasia sukses Tionghoa Medan dalam dunia bisnis, yaitu mengandalkan jejaring bisnis. Jejaring bisnis bisa terbentuk lewat Guānxì (relasi/hubungan), seperti menjaga nama baik, menjaga “muka”, menjaga hubungan jangka panjang, asas resiprositas, dan lain-lain. Guānxì juga memperkuat lagi jejaring bisnis. Lalu dipadukan dengan kiasu (takut kalah) yang positif, weiji (jeli menangkap peluang saat krisis) dan 6C (cengli, cuan, cincai, ciak, ciok dan cau) untuk mencapai sukses.
Bagaimana dengan dunia politik? Setelah Reformasi 1998, orang Tionghoa mulai aktif menghidupkan lagi perkumpulan sosial, a.l. PSMTI (1998), dan INTI (1999). Beberapa anggotanya bergabung dengan partai politik nasional, antara lain: PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Nasdem. Tionghoa Medan juga aktif melakukan bakti sosial lintas etnik dan agama, yang merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pada sesama. Sangatlah mulia mencari kesamaan, bukan mencari-cari perbedaan, sehingga keharmonisan berbangsa dan persatuan nasional akan terwujud.
Selamat kepada Ibu Dr. Mariana Makmur, MA. atas penerbitan buku Tionghoa Medan. FKAI cukup bangga bekerjasama dengan menerbitkan hasil penelitian desertasi beliau di Universitas Sumatera Utara.
Kami akan menginformasikan kembali mengenai distribusi buku ini. Sementara ini silakan hubungi kami untuk informasi terbaru di info@fkai.org
Selamat Mariana dan FKAI Medan