Gerakan Antropolog Untuk Indonesia Yang Bineka dan Inklusif

GERAKAN ANTROPOLOG
UNTUK INDONESIA YANG BINEKA DAN INKLUSIF

Pernyataan Sikap dan Seruan

DARURAT KEINDONESIAAN!

LATAR
Dinamika sosial-politik di Tanah Air akhir-akhir ini diwarnai tindak kekerasan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang memaksakan kehendak dan menyempitkan ruang untuk perbedaan. Berbagai pertanda jelas memperlihatkan bahwa pilar-pilar keindonesiaan kita, termasuk semboyan kebangsaan “Bhinneka Tunggal Ika”, terus menerus digerus. Kami, antropolog yang tergabung dalam “Gerakan Antropolog untuk Indonesia yang Bineka dan Inklusif” menyatakan Darurat Keindonesiaan. Indonesia adalah rumah kita bersama. Perbedaan agama, ras, etnis, gender, kepercayaan, keyakinan, kelas sosial, atau sudut pandang adalah kenyataan dalam bermasyarakat. Semua harus mendapat tempat dan dilindungi oleh apa yang telah kita sepakati bersama: Konstitusi dan Pancasila.

Antropologi mengajarkan, kebinekaan atau keberagaman adalah konstruksi sosial. Di Indonesia ia dibangun oleh kesadaran kolektif para pendahulu bangsa. Kita adalah para pewaris bertanggung jawab merawat dan  tidak boleh menelantarkannya. Kebinekaan dan inklusivitas harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan oleh mereka yang merasa lebih kuat, lebih besar, atau bahkan lebih benar dibanding warga, kelompok, atau golongan lain.

Kebinekaan Indonesia bukan hal baru. Ia sudah ada jauh sebelum kita merdeka. Namun, akhir-akhir ini konstruksi tentang identitas kelompok kerap dipolitisasi. Kelompok-kelompok justru mempertajam perbedaan dengan melakukan politik identitas dan menebar pemikiran-pemikiran mereka di berbagai ruang publik.

Kami menyadari, di negara demokrasi dan hukum seperti Indonesia kontestasi nilai sepenuhnya dilindungi Konstitusi. Persoalannya, kebebasan berpendapat dan berserikat itu telah disalahgunakan. Sering terlihat nilai-nilai pembedaan, pembatasan, pengucilan  ditebar untuk   membenturkan kelompok satu dengan yang lain. Ada pula ajakan kepada masyarakat agar merasa berhak memonopoli ruang-ruang publik, bahkan memonopoli kebenaran. Kita pun kerap mendengar berita tentang pemaksaan kehendak atas mereka yang dianggap berbeda.

Negara telah lama membiarkan tempat-tempat ibadah dibakar dan dirusak, diskusi ilmiah dibubarkan, ritual keagamaan dihentikan, hak milik rakyat dirusak, rasa benci disebar secara luas, termasuk melalui tempat ibadah di kampung, kantor, bahkan kampus. Semua itu terjadi di depan para aparat kemanan penegak hukum yang seharusnya justru melindungi dan memberi keadilan kepada rakyat. Para ilmuwan pun berdiam diri, bahkan sebagiannya terlarut mengamini politik identitas yang memandang perbedaan sebagai permusuhan; tanpa berupaya mempelajari dengan cermat, apa yang sesungguhnya terjadi.

Ketidakhadiran negara dalam merawat toleransi dan keragaman telah menyebabkan masyarakat sipil, atas nama kebebasan berpendapat,  dibiarkan merusak silaturahmi sosial-budaya. Media sosial dipakai untuk menyerang saudara sendiri, menyebar kebencian secara beringas, tanpa etika dan keadaban. Media sosial, yang dapat dipakai untuk menggali ilmu pengetahuan yang mencerdaskan bangsa, telah digunakan secara salah.

Bagi kami, para antropolog, tidak ada waktu yang lebih tepat dari saat ini untuk menunjukkan bahwa kami tidak diam. Kami tidak lagi abai terhadap masalah keindonesiaan. Dengan ini kami sampaikan pernyataan sikap dan seruan sebagai berikut:

PERNYATAAN SIKAP

1. Menolak segala bentuk kekerasan dan pemaksaan, penyerangan, dan pembungkaman terhadap kelompok agama, ras, etnis, gender, kepercayaan, keyakinan, kelas sosial, atau sudut pandang yang berbeda.
2. Menolak segala bentuk manipulasi yang mempetentangkan antar- golongan, menajamkan perbedaan, dan bahkan menganjurkan eksklusifitas.
3. Menolak segala sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan, yakni nilai-nilai yang dibingkai dalam Pancasila dan dijamin oleh Konstitusi.

SERUAN

1. Menyerukan kepada Pemeritah agar terus melindungi keindonesiaan kita, mengggunakan perangkat hukum bagi mereka yang menggunakan kekerasan dalam menggerus nilai keberagaman kita. Secara khusus menyerukan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar merangkul seluruh rakyat dalam menjalankan tugas dan meletakkan kepentingan negara dan bangsa yang beragam di atas kepentingan golongan dan kelompok tertentu. Penegakan hukum harus dijalankan demi Tanah Air dan atas nama Tuhan – tidak semata secara selektif dan/atau karena tekanan massa.
2. Menyerukan kepada segenap organisasi keagaman, tokoh agama, lembaga nonpemerintah/lembaga swadaya mayarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pemerhati kebudayaan agar  menjaga ketenangan dan ketentraman masyarakat serta proaktif ikut mewarat kebinekaan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
3. Menyerukan kepada para elite sosial dan politik, baik formal maupun informal, agar menghentikan segala bentuk manipulasi primordial demi kepentingan politik dan kekuasaan sesaat.
4. Menyerukan pada pimpinan institusi pendidikan, termasuk kampus, agar memperkuat pengawasan internal dan menyikapi doktrinasi sektarian secara tegas. Lebih luas, semua pihak yang terlibat dalam sektor pendidikan harus melihat kembali materi pelajaran yang menajamkan perbedaan dan mempromosikan cara hidup eksklusif.
5. Menyerukan kepada warga masyarakat agar berpikir kritis, menjauhi fundamentalisme kebenaran dan mempelajari dengan seksama setiap persoalan bangsa. Kemampuan berpikir kritis adalah benteng agar kita tidak mudah di ombang-ambingkan berbagai pihak yang menyebarkan intoleransi dan kebencian yang membahayakan kebinekaan dan keindonesiaan.
6. Menyerukan pada para pewarta agar menjalankan peran profesionalnya dengan mengedepankan keutuhan bangsa, nilai-nilai Pancasila, serta bersikap bijaksana dan cerdas untuk tidak  menajamkan konflik horizontal dan memberi ruang bagi politik identitas.
7. Menyerukan kepada segenap anak bangsa agar menjadikan media sosial sebagai ajang untuk memperluas ruang kehidupan, bukan justru menyempitkannya dengan menyebarluaskan kabar dan pendapat yang menyudutkan warga, kelompok, atau golongan lain.
8. Menyerukan kepada segenap anak bangsa agar terus meningkatkan upaya merawat kebinekaan secara demokratis, menyalurkan aspirasi dengan cara-cara yang menyejukkan, serta tidak  memaksakan tata cara kehidupan yang spesifik di ranah publik.

Akhirnya, kami, antropolog yang tergabung dalam “Gerakan Antropolog untuk Indonesia yang Bineka dan Inklusif” mengingatkan sekali lagi bahwa Indonesia yang kita ini ini tidak terjadi dengan sendirinya. Indonesia dibangun dengan kesadaran penuh oleh para perintis bangsa. Kita wajib menjaga dan merawatnya untuk diwariskan pada generasi yang akan datang. Darurat Keindonesiaan memanggil kita semua untuk tidak lagi abai pada tanggung jawab bersama ini.

Jakarta 16 Desember 2016.

Prof Amri Marzali, PhD
Prof Dr Meutia F Swasono
Prof Dr Sulistyowati Irianto
Dr Kartini Sjahrir
Dr Selly Riawanti
Drs R Yando Zakaria
Tjunggozali Joehana, MA
Drs Gigin Praginanto
Iwan Meulia Pirous, MA

Download Naskah Pernyataan Sikap dan Seruan