Tag "Kebudayaan"

Keadilan dan Akar Ekonomi-Politik Kemajemukan

Kekinian

Keadilan dan Akar Ekonomi-Politik Kemajemukan

Keadilan dan Akar Ekonomi-Politik Kemajemukan oleh: Hilmar Farid Dalam situasi kekinian, akar ekonomi-politik juga dapat kita temukan dalam gejala sektarianisme dan fanatisisme golongan. Ada beberapa kasus yang dapat dikomentari di

Pemimpin Nasional: Imam Bonjol dan Gerakan Padri

KML

Pemimpin Nasional: Imam Bonjol dan Gerakan Padri

Imam Bonjol dan Gerakan Padri oleh: Bondan Kanumoyoso Departemen Sejarah FIB UI Berbeda dengan dunia Maluku yang merupakan wilayah penghasil rempah-rempah yang sumber kehidupannya berasal dari kegiatan perdagangan maritim, Sumatra

Pemimpin Nasional: Perlawanan Pangeran Nuku dari Tidore

KML

Pemimpin Nasional: Perlawanan Pangeran Nuku dari Tidore

Perlawanan Pangeran Nuku dari Tidore Oleh: Bondan Kanumoyoso Departemen Sejarah FIB UI Kemungkinan untuk mendapatkan untung yang besar dari perdagangan rempah-rempah di maluku berupa cengkeh dan pala merupakan hal yang

Diponegoro Dalam Sejarah Nasional Indonesia

KML

Diponegoro Dalam Sejarah Nasional Indonesia

Diponegoro Dalam Sejarah Nasional Indonesia oleh: Bondan Kanumoyoso Departemen Sejarah FIB UI Diantara para tokoh sejarah Indonesia dari awal abad 19, Diponegoro merupakan salah satu tokoh yang paling banyak mendapat

Pangeran Diponegoro & Masalah Kepemimpinan Nasional

KML

Pangeran Diponegoro & Masalah Kepemimpinan Nasional

Pangeran Diponegoro & Masalah Kepemimpinan Nasional Pertama. Menurut Prof. Subur Boedhisantoso, “Kelangsungan hidup suatu kelompok sosial – betapapun kecilnya tergantung pada keberhasilannya mempersiapkan generasi penerusnya”. Kedua. Menurut Prof. Carey berdasarkan

PEMIMPIN NASIONAL SEBAGAI RATU ADIL

Etnologi

PEMIMPIN NASIONAL SEBAGAI RATU ADIL

PEMIMPIN NASIONAL SEBAGAI RATU ADIL Oleh: S. Budhisantoso Pusat Studi Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup UI Selain tekanan sosial, politik dan keamanan akibat pertikaian internal kerabat raja, Gangguan keamanan dan

1
2
3

fkai_org

80

Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto

Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.

Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.

Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.

Lanjutan di komen

Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto

Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.

Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.

Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.

Lanjutan di komen

Load More Follow on Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

There has been a problem with your Instagram Feed.