Koentjaraningrat: Perubahan kebudayaan
Koentjaraningrat: Perubahan kebudayaan
PM Laksono
- Dunia antropologi budaya mengahadapi proses perubahan kebudayaan di indonesia
- Bagaimana perubahan kebudayaan telah menghasilkan keanekaragaman masyarakat di indonesi
- Pak Koen melihat setalah perang dunia kita akan krisis akuturasi, perubahan kebudayaan yang menimbulkan krisis pada masyarakat pendatang
- Krisi dalam arti bahwa segala yang kita miliki, pengetahuan budaya yang kita miliki tidak cukup menghadapi perubahan, seperti saat ini
- Tantangan besar antropolog masih sama seperti yang di gaungkan Prof. Koentjaraningrat yaitu memperhatikan krisis akulturasi, membantu bangsa kita mendapatkan kesimpulan yang baru
a documentary
by Ignasius Kendal
Video lengkap
youtube :https://www.youtube.com/watch?v=XiAf0sDiMLY
You might also like
SATU INDONESIA: Meneguhkan masyarakat multikultur
Tahun 2017 ini FKAI berencana untuk mempublikasikan tulisan dan wacana tentang kemajemukan. Untuk mengawali tahun ini, kami akan mengangkat kembali berbagai tulisan dan gagasan dari Prof. Parsudi Suparlan. Beliau telah
Kemajemukan Indonesia
Ideologi Inklusif Kemajemukan Indonesia Oleh: Yudi Latif Mestinya kita tidak perlu gundah dengan pluralitas kebangsaan Indonesia. Toh, meminjam ungkapan Albert Einstein, Tuhan tidak sedang “bermain dadu” dalam desain penciptaan negeri
Usulan Antropolog untuk Presiden Indonesia
USULAN STRATEGIS ANTROPOLOG UNTUK INDONESIA KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM MERAWAT INDONESIA YANG BINEKA DAN INKLUSIF PERMASALAHAN INTOLERANSI DALAM KEBINEKAAN INDONESIA Masalah intoleransi agama dan etnis yang dewasa ini merebak
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
VIDEO:
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025
Merawat Tubuh Bangsa: Refleksi Peranan Komunitas dalam Pembangunan
Terimakasih
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!