Usulan Antropolog untuk Presiden Indonesia
USULAN STRATEGIS ANTROPOLOG UNTUK INDONESIA
KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM MERAWAT INDONESIA YANG BINEKA DAN INKLUSIF
PERMASALAHAN INTOLERANSI DALAM KEBINEKAAN INDONESIA
- Masalah intoleransi agama dan etnis yang dewasa ini merebak pesat dengan kemudahan komunikasi melalui media sosial, menonjol dalam aspek-aspek agama dan etnis, meliputi intoleransi negara terhadap keragaman warga, terutama terhadap suku-suku dan agama minoritas, dan intoleransi warga terhadap golongan yang berbeda suku, agama, dan lain-lain kelompok minoritas.
- Akar dan wujud intoleransi terhadap keberbedaan ini bersifat multidimensional, tersebar di berbagai ranah kehidupan. Namun demikian sebab-akibat intoleransi yang paling penting berpangkal pada tiga pranata sosial yang merupakan dasar kehidupan bernegara, yaitu pendidikan, ekonomi, dan hukum.
- Dalam ranah pendidikan, gagasan-gagasan sektarian kini semakin kerap mewarnai praktik
pendidikan. Pengetahuan tentang keragaman budaya Indonesia terdapat dalam bahan ajar, namun lebih bersifat kognitif dan normatif. Kurikulum pendidikan yang bertujuan membangun peserta didik mencapai kemampuan yang sama sebagai bekal untuk kehidupan berbangsa bernegara, dalam praktik kerap menjauhkan peserta didik dari kebudayaan asalnya; dan dari sejarah keragaman serta akulturasi budaya yang membentuk bangsa Indonesia. - Dalam bidang ekonomi, ketimpangan penguasaan sumber daya dan perolehan kesejahteraan, merentankan kelompok-kelompok yang termarjinalkan terhadap gejolak sosial yang terwujud sebagai konflik-konflik yang mengaktifkan politik identitas
- Dalam ranah hukum, masih banyak peraturan perundangan yang kurang mempertimbangkan keberagaman kelompok dan kepentingan dalam masyarakat. Demikian pula pelaksanaan hukum yang masih lemah, lebih tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, dan terkesan membiarkan tindakan-tindakan intoleransi mayoritarianisme.
USULAN PERANAN NEGARA DALAM MEMELIHARA INDONESIA YANG BHINNEKA TUNGGAL IKA
- Keberagaman harus ditoleransi dan diizinkan hidup di ranahnya masing-masing. Namun, di ranah publik dibutuhkan peranan negara untuk mengendalikan dan menjaga agar tidak terjadi pemaksaan satu cara hidup kepada golongan lain. Lembaga-lembaga publik harus memberi ruang bagi kehidupan yang beragam dalam kesetaraan.
- Penghargaan terhadap keberagaman yang setara harus menjadi prinsip kerja pemerintah di
semua ranah publik. - Semua butir Pancasila harus mendapat perhatian yang sama dan diwujudkan dalam kebijakan- kebijakan operasional dalam pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu Pancasila perlu dikenali kembali kesejarahannya, dengan proses-proses dan keputusan-keputusan yang menunjukkan penghargaan terhadap kebinekaan Indonesia. Pendidikan Pancasila perlu menjadi bagian dari upaya mencerdaskan bangsa untuk mentransformasi kebinekaan mennjadi ketunggalikaan, dan mewaspadai sektarianisme di dalam kurikulum dan praktik pendidikan.
- Dinamika pembangunan dan modernisasi bangsa tidak dimaksudkan untuk memarjinalkan
kelompok-kelompok tertentu, melainkan justru memastikan tercapainya keadilan sosial. - Upaya percepatan pemerataan penguasaan sumber daya yang dilakukan pemerintah saat ini sangat positif. Pemerintah perlu memastikan bahwa upaya ini betul-betul terlaksana sebagai pilihan rasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kesenjangan yang dapat menimbulkan gejolak sosial.
- Pemerintah meninjau ulang berbagai peraturan perundangan dan kebijakan yang belum mempertimbangkan keberadaan dan kepentingan kelompok-kelompok suku, agama, dan kelompok minoritas lainnya, termasuk korban-korban akibat perbedaan pandangan politik, dan pengungsi korban konflik internasional.
- Peranan pemerintah dalam memelihara kebinekaan dalam kesetaraan, tidak saja melalui
tindakan hukum sebagai disinsentif bagi bentuk-bentuk intoleransi, tetapi juga dengan mempromosikan cara hidup berbangsa bernegara yang toleran. - Pemerintah membuat indeks toleransi, terutama sebagai landasan untuk memberikan
penghargaan budaya (cultural award) bagi warga masyarakat maupun pejabat. - Pemerintah membuka atau mendukung ‘Rumah Bhinneka Tunggal Ika’ yang menjadi ruang- ruang pertemuan antarkelompok budaya. Rumah Bhineka Tunggal Ika dapat memanfaatkan tempat-tempat yang sudah ada seperti museum, ruang-ruang pertemuan warga, sekolah, dan sebagainya.
- Guna memastikan bahwa kehidupan berbangsa bernegara yang Bhinneka Tunggal Ika
terpelihara, diperlukan perspektif sosial budaya dalam seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Maka pemerintah harus menjamin tersedianya kapasitas lembaga-lembaga pemerintahan untuk menerapkan perspektif sosial budaya sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai ke evaluasi pemerintahan dan pembangunan. Bappenas menyusun program yang menjamin terciptanya kohesi nasional yang berlandaskan pada pendekatan budaya, yang akan dicapai melalui berbagai kegiatan pada kementerian dan kelembagaan pemerintah.
Sumber : Yando Zakaria #AntropologUntukIndonesia
You might also like
Koentjaraningrat Memorial Lecture XVI/2019 : PERUBAHAN IKLIM DAN ANTISIPASI PERILAKU BUDAYA UNTUK MASA DEPAN
Dalam kuliah umum ini, dua pembicara akan menyampaikan pandangan masing-masing tentang krisis iklim yang tengah terjadi. Para pembicara diharapkan menyampaikan paparan yang bersifat dialogis, yang memperlihatkan paradoks, kontras, ironi, hambatan,
SATU INDONESIA: Suku Bangsa dan Multikulturalisme
SATU INDONESIA: Suku Bangsa dan Multikulturalisme Oleh : Alm. Prof. Dr. Parsudi Suparlan (Guru Besar Antropologi UI) Suku bangsa sebagai golongan sosial yang askritif dan sebagai masyarakat pemilik kebudayaan suku
PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA DAN KEBUDAYAAN
PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA DAN KEBUDAYAAN Kumpulan kelompok pengusaha dengan latarbelakang kegiatan industri, bersama masyarakat dan pemerintah dapat membentuk suatu masyarakat Madani (civil society). Kegiatan industri sendiri membutuhkan tenaga kerja dengan
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!