Usulan Antropolog untuk Presiden Indonesia

USULAN STRATEGIS ANTROPOLOG UNTUK INDONESIA

KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM MERAWAT INDONESIA YANG BINEKA DAN INKLUSIF

PERMASALAHAN INTOLERANSI DALAM KEBINEKAAN INDONESIA

• Masalah intoleransi agama dan etnis yang dewasa ini merebak pesat dengan kemudahan komunikasi melalui media sosial, menonjol dalam aspek-aspek agama dan etnis, meliputi intoleransi negara terhadap keragaman warga, terutama terhadap  suku-suku  dan  agama minoritas, dan intoleransi warga terhadap golongan yang berbeda suku, agama, dan lain-lain kelompok  minoritas.
• Akar dan wujud intoleransi terhadap keberbedaan ini bersifat multidimensional, tersebar di berbagai ranah kehidupan. Namun demikian sebab-akibat intoleransi yang paling  penting berpangkal pada tiga pranata sosial yang merupakan dasar kehidupan  bernegara,  yaitu pendidikan, ekonomi, dan hukum.
• Dalam   ranah   pendidikan,   gagasan-gagasan   sektarian   kini   semakin   kerap   mewarnai   praktik
  pendidikan. Pengetahuan tentang keragaman budaya Indonesia terdapat dalam bahan ajar, namun lebih bersifat kognitif dan normatif. Kurikulum pendidikan yang bertujuan membangun peserta didik mencapai kemampuan yang sama sebagai bekal untuk kehidupan berbangsa bernegara, dalam praktik kerap menjauhkan peserta didik dari kebudayaan asalnya; dan  dari sejarah keragaman serta akulturasi budaya yang membentuk bangsa Indonesia.
• Dalam bidang ekonomi, ketimpangan penguasaan sumber daya dan perolehan kesejahteraan, merentankan kelompok-kelompok yang termarjinalkan terhadap gejolak sosial yang terwujud sebagai konflik-konflik yang mengaktifkan politik identitas
• Dalam ranah hukum, masih banyak peraturan perundangan yang kurang mempertimbangkan keberagaman kelompok dan kepentingan dalam  masyarakat.  Demikian  pula  pelaksanaan hukum yang masih lemah, lebih tajam ke bawah  tetapi  tumpul  ke  atas,  dan  terkesan membiarkan  tindakan-tindakan  intoleransi  mayoritarianisme.

USULAN PERANAN NEGARA DALAM MEMELIHARA INDONESIA YANG BHINNEKA TUNGGAL IKA

• Keberagaman harus ditoleransi dan diizinkan hidup di ranahnya masing-masing.  Namun,  di ranah publik dibutuhkan peranan negara untuk mengendalikan dan menjaga agar tidak terjadi pemaksaan satu cara hidup kepada golongan lain. Lembaga-lembaga  publik  harus  memberi ruang bagi kehidupan yang beragam dalam kesetaraan.
• Penghargaan  terhadap  keberagaman  yang  setara  harus  menjadi  prinsip  kerja  pemerintah  di
  semua ranah publik.
• Semua butir Pancasila harus mendapat perhatian yang sama dan diwujudkan dalam kebijakan- kebijakan operasional dalam  pemerintahan  dan  pembangunan.  Untuk  itu  Pancasila  perlu dikenali kembali kesejarahannya, dengan proses-proses dan keputusan-keputusan yang menunjukkan penghargaan terhadap kebinekaan Indonesia. Pendidikan Pancasila perlu menjadi bagian dari upaya mencerdaskan  bangsa  untuk  mentransformasi kebinekaan  mennjadi ketunggalikaan, dan mewaspadai sektarianisme di dalam kurikulum dan praktik pendidikan.
• Dinamika   pembangunan   dan   modernisasi   bangsa   tidak   dimaksudkan   untuk   memarjinalkan
  kelompok-kelompok tertentu, melainkan justru memastikan tercapainya keadilan sosial.
• Upaya percepatan pemerataan penguasaan sumber daya yang dilakukan pemerintah saat  ini sangat positif. Pemerintah perlu memastikan bahwa upaya ini betul-betul terlaksana  sebagai pilihan rasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kesenjangan yang dapat menimbulkan gejolak sosial.
• Pemerintah meninjau ulang berbagai peraturan perundangan dan kebijakan yang belum mempertimbangkan keberadaan dan kepentingan kelompok-kelompok suku, agama, dan kelompok minoritas lainnya, termasuk korban-korban akibat perbedaan pandangan politik, dan pengungsi korban konflik   internasional.
• Peranan   pemerintah   dalam   memelihara   kebinekaan   dalam   kesetaraan,   tidak   saja   melalui
  tindakan hukum sebagai disinsentif bagi bentuk-bentuk intoleransi, tetapi juga dengan mempromosikan cara hidup berbangsa bernegara yang toleran.
• Pemerintah    membuat    indeks    toleransi,    terutama    sebagai    landasan    untuk    memberikan
  penghargaan budaya (cultural award) bagi warga masyarakat maupun pejabat.
• Pemerintah membuka atau mendukung ‘Rumah Bhinneka Tunggal Ika’ yang  menjadi  ruang- ruang pertemuan antarkelompok budaya. Rumah Bhineka Tunggal Ika dapat memanfaatkan tempat-tempat yang sudah ada seperti museum, ruang-ruang pertemuan warga, sekolah, dan sebagainya.
• Guna   memastikan   bahwa   kehidupan   berbangsa   bernegara   yang    Bhinneka   Tunggal   Ika
  terpelihara, diperlukan perspektif sosial budaya dalam seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Maka pemerintah harus menjamin tersedianya kapasitas lembaga-lembaga pemerintahan untuk menerapkan perspektif sosial budaya sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai ke evaluasi pemerintahan dan pembangunan. Bappenas  menyusun  program  yang menjamin terciptanya kohesi nasional yang berlandaskan pada pendekatan budaya, yang akan dicapai melalui berbagai kegiatan pada kementerian dan kelembagaan pemerintah.

Sumber : Yando Zakaria #AntropologUntukIndonesia