Pendaftaran Koentjaraningrat Memorial Lectures XVII/2020
Mohon melakukan pendaftaran di:
Setelah melakukan pendaftaran, informasi link Zoom Webinar akan kami sampaikan pada 29-30 September 2020 melalui e-mail, sebelum kegiatan dimulai.
You might also like
Kebudayaan Nasional Tentukan Integrasi Bangsa
Oleh LARASWATI ARIADNE ANWAR 20 Oktober 2018 Foto : https://jateng.tribunnews.com/2017/09/17/menyimak-metodologi-penelitian-prof-dr-heddy-shri-ahimsa-antropolog-ugm KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada Heddy Shri Ahimsa-Putra (berdiri) menjelaskan pemikiran Koentjaraningrat terkait integrasi bangsa Indonesia
Koentjaraningrat Memorial Lectures XII/2015: NARKOBA, SEKSUALITAS DAN POLITIK
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XII/2015 Narkoba, Seksualitas dan Politik Kamis, 15 Oktober 2015, 09.00 – 15.00 Auditorium Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia Latar Belakang Februari 2015 lalu, situs berita Kompas.com mengutip
Rumusan Koentjaraningrat Memorial Lectures XII/2025
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025 Auditorium Juwono Sudarsono, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia 2 Desember 2025 Resume, Lesson Learned, dan Kewaspadaan untuk Masa Depan Rumusan kuliah umum disusun
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
VIDEO:
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025
Merawat Tubuh Bangsa: Refleksi Peranan Komunitas dalam Pembangunan
Terimakasih
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!