Tag "Indonesia"

Kain Tenun Sebagai Bahan Dekorasi atau Perlengkapan Rumah.

Gaya Hidup

Kain Tenun Sebagai Bahan Dekorasi atau Perlengkapan Rumah.

Kain Tenun Sebagai Bahan Dekorasi atau Perlengkapan Rumah. oleh : Purwadi Soeriadiredja Kain tenun tradisional Sumba sebagai warisan budaya ternyata mempunyai kemampuan adaptif menghadapi perubahan. Hal itulah yang menyebabkan produk

Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Barang Hadiah

Tenun

Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Barang Hadiah

Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Barang Hadiah oleh : Purwadi Soeriadiredja Memberi hadiah, baik kepada orang-orang yang masih ada hubungan kerabat maupun kepada orang-orang yang bukan kerabat, merupakan suatu hal

Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Alat Tukar Menukar

Tenun

Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Alat Tukar Menukar

Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Alat Tukar Menukar oleh : Purwadi Soeriadiredja Ada sesuatu yang dibutuhkan tidak selamanya dipunyai oleh tiap orang, oleh karenanya harus diusahakan dari orang lain. Bila

Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Harta Benda dan Lambang Status

Gaya Hidup

Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Harta Benda dan Lambang Status

Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Harta Benda dan Lambang Status oleh : Purwadi Soeriadiredja Masyarakat Sumba menilai kain-kain selimut dan sarung sama dengan benda-benda yang terbuat dari emas dan perak

Rumusan Diskusi Panel: Darurat Keindonesiaan dalam Intoleransi

Agenda

Rumusan Diskusi Panel: Darurat Keindonesiaan dalam Intoleransi

Rumusan Diskusi Panel Gerakan Antropolog untuk Indonesia yang Bineka dan Inklusif “Darurat Keindonesiaan dalam Intoleransi” Kamis, 23 Desember 2016 Wahid Institute, Jakarta Narasumber: Prof. Dr. Sulistyowati Irianto Dr. Tri Noegroho

SATU INDONESIA: Politik Kesukubangsaan Dalam Multikulturalisme

Kekinian

SATU INDONESIA: Politik Kesukubangsaan Dalam Multikulturalisme

SATU INDONESIA: Politik Kesukubangsaan dalam Multikulturalisme Oleh : Alm. Prof. Dr. Parsudi Suparlan (Guru Besar Antropologi UI) Bila kesukubangsaan tidak seharusnya dimunculkan dalam arena nasional dan umum, bagaimana dengan kemunculannya

1
…
5
6
7
8

fkai_org

80

Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto

Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.

Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.

Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.

Lanjutan di komen

Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto

Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.

Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.

Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.

Lanjutan di komen

Load More Follow on Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

There has been a problem with your Instagram Feed.