UMA: Rumah Adat Sumba
UMA: Rumah Adat Sumba
Rumah di Sumba disebut uma, merupakan tempat tinggal keluarga yang dihuni oleh satu keluarga batih atau lebih. Salah satu tiang uma merupakan tiang pokok yang berfungsi sebagai tempat pemujaan atau penghormatan kepada arwah nenek moyang atau leluhur (Marapu). Rumah mempunyai arti penting sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda suci, barang berharga, dan barang pusaka yang diwariskan secara turun-temurun seperti kain tenun, senjata kuno, alat-alat tenun , perhiasan dari manik-manik , porselen, dan perhiasan logam mas. Biasanya barang-barang berharga tersebut disimpan di dalam ruang bagian dalam atap rumah.
Tulisan ini pernah dipaparkan oleh SONNY MUCHLISON M Sn pada diskusi dalam rangkain kegiatan Tenun Ikat Sumba: Warisan Budaya Yang Menembus Zaman, Kamis, 17 Oktober 2013, Museum Tekstil Jakarta.
You might also like
Kampung Tionghoa Pertama di Jakarta
Kampung Tionghoa Pertama di Jakarta Dijumpai ketika armada VOC pertama kali singgah di bandar Jayakarta, 13 November 1596, terletak di sisi timur kali Ciliwung. Kepala kampung disebut Nakhoda Watting, Komunitas
Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Pembungkus Jenazah dan Bekal Kubur
Kain Tenun Ikat Sumba Sebagai Pembungkus Jenazah dan Bekal Kubur oleh : Purwadi Soeriadiredja Pembungkus jenazah pria terdiri dari kain-kain selimut yang dibawa oleh kaum kerabatnya, sedangkan untuk wanita terdiri
Diponegoro Dalam Sejarah Nasional Indonesia
Diponegoro Dalam Sejarah Nasional Indonesia oleh: Bondan Kanumoyoso Departemen Sejarah FIB UI Diantara para tokoh sejarah Indonesia dari awal abad 19, Diponegoro merupakan salah satu tokoh yang paling banyak mendapat
Oleh Prof Dr. Sulistyowati Irianto
Saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya dimulai ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan melalui revisi Undang-Undang, dan “uji kebangsaan” yang menyingkirkan banyak andalan staf KPK. Kemudian terdapat berbagai peristiwa politik hukum yang melemahkan demokrasi sampai pada puncaknya dua tahun ini. Diantaranya adalah keluarnya putusan Mahkamah Agung no.23/2024, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi no.90/2023 sebelumnya. Kedua putusan itu bernuansa nepotisme, penuh kejanggalan, dan putusan MK no 90 bahkan dinyatakan cacat secara prosedural maupun substansi dalam dissenting opinion hakim MK sendiri, dan melanggar etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan semacam ini meruntuhkan wibawa lembaga penegakan hukum tertinggi di republik ini dan menghapus berbagai upaya reformasi.
Kemudian dalam masa lame duck pemerintahan, berbagai rancangan perundangan yang bersentuhan langsung dengan demokrasi dan hak asasi manusia, sedang dalam proses dirumuskan atau diubah untuk segera disahkan. Indonesia nampak kehilangan karakternya sebagai negara hukum. Prinsip negara hukum diletakkan oleh pendiri bangsa menjadi dasar negara kita. Penyelenggara negara wajib mendasarkan tindakannya pada hukum (rule of law), bukan negara kekuasaan (rule by law). Tujuannya agar warganegara terlindungi dari kesewenangan penguasa. Negara hukum sedang mengalami kebangkrutan.
Mengapa kita kehilangan hasil reformasi 1998, dan kembali menuju masa gelap demokrasi ? Di manakah suara penyeimbang kekuasaan ? Ketika lembaga perwakilan rakyat lebih memilih berdiam diri, di mana kelas menengah, khususnya kaum intelektual? Cuma segelintir kaum intelektual organik atau yang berani bersuara, di antara lebih banyak yang diam. Pertanyaan ini sangat relevan untuk diajukan karena Indonesia dirintis, dimerdekakan oleh pendiri bangsa, yang adalah kaum intelektual. Ketika jalan politik dan hukum saling mengunci satu sama lain, diperlukan jalan kebudayaan sebagai alternatif memulihkan Indonesia.
Lanjutan di komen
VIDEO:
KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XXII/2025
Merawat Tubuh Bangsa: Refleksi Peranan Komunitas dalam Pembangunan
Terimakasih
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!